Pemerintah Efisiensi APBN hingga Akhir 2026, Belanja Kuartal IV Capai Rp1.300 Triliun
PahamEkonomi.com - Pemerintah akan melanjutkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meski mengoptimalkan pelaksanaan anggaran, pemerintah memperkirakan belanja negara pada kuartal IV 2026 mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.200 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, kebijakan efisiensi dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal tanpa menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah. Langkah tersebut juga ditujukan untuk menjaga peran belanja negara dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah tetap mencermati perkembangan ekonomi dunia yang dinilai masih bergejolak. Tekanan inflasi di Amerika Serikat serta ketidakpastian di Eropa berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia. Kendati demikian, Suahasil menyebut kondisi makroekonomi nasional dan aktivitas transaksi masyarakat masih menunjukkan ketahanan.
"Kita melihat kondisi ekonomi dunia cukup volatile. Amerika Serikat masih menghadapi tekanan yang terus meningkat, termasuk inflasi yang masih tinggi. Eropa juga mengalami kondisi yang cukup volatile," ujar Suahasil di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2026).
Efisiensi APBN Bukan Berarti Pemangkasan Anggaran
Suahasil menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak dimaknai sebagai penghentian belanja atau pemotongan anggaran secara menyeluruh. Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan program agar target dan keluaran yang telah direncanakan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang lebih efektif.
"Jadi, poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai (output) dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien," ujarnya.
Ia mencontohkan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Suahasil, perubahan pola pengelolaan program tersebut dapat menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.
"Sehingga dengan manajemen yang baru, punya pola pengelolaan yang baru, sehingga efisiensinya terbentuk. Nah, dengan demikian nanti kita pahami bahwa akan ada pelaksanaan anggaran yang lebih efisien. Ini yang terus kita cari," kata Suahasil.
Ia menegaskan bahwa upaya tersebut tetap diarahkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan prioritas pemerintah. Fokusnya adalah memperbaiki cara pelaksanaan program agar anggaran yang tersedia dapat menghasilkan keluaran sesuai target.
Belanja APBN Kuartal IV 2026 Diproyeksikan Rp1.300 Triliun
Di tengah kebijakan efisiensi, belanja pemerintah pada tiga bulan terakhir 2026 diperkirakan mencapai Rp1.300 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp100 triliun dibandingkan realisasi belanja pada kuartal IV 2025 yang tercatat sebesar Rp1.200 triliun.
Pemerintah berharap peningkatan belanja tersebut dapat memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pengeluaran negara, antara lain untuk layanan publik, perlindungan sosial, dan bantuan pangan, diharapkan membantu menjaga daya beli serta menopang pertumbuhan ekonomi.
"Karena itu kita yakin bahwa belanjanya akan mencapai Rp 1.300 triliun di kuartal IV, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu. Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif ini yang kita cari," ujarnya.
Peningkatan belanja tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi anggaran tetap berjalan beriringan dengan upaya pemerintah mempertahankan fungsi fiskal. Pemerintah berupaya menjaga agar anggaran tetap memberikan dampak terhadap perekonomian, sekaligus memastikan penggunaannya berlangsung secara terukur.
Defisit APBN 2026 Dijaga pada Level 2,85 Persen PDB
Selain mengoptimalkan belanja, pemerintah mempertahankan proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun.
Suahasil menyampaikan bahwa angka tersebut masih mengacu pada proyeksi yang telah dilaporkan kepada Badan Anggaran pada Juli 2026. Pemerintah akan menjaga proyeksi itu sebagai bagian dari agenda pengelolaan fiskal hingga penutupan tahun anggaran.
"Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85 persen dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun," kata Suahasil.
Dengan demikian, kebijakan fiskal pemerintah hingga akhir 2026 diarahkan pada dua sasaran yang berjalan bersamaan, yakni mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mempertahankan dukungan belanja negara terhadap perekonomian. Pemerintah juga berupaya menjaga agar pelaksanaan program prioritas tetap berlangsung, sementara kredibilitas fiskal dipertahankan melalui pengelolaan anggaran yang efisien.
