12 Perjalanan Sejarah Bank Indonesia dari De Javasche Bank hingga Era Modern

Pahamekonomi.com - De Javasche Bank, cikal bakal Bank Indonesia, didirikan pada 24 Januari 1828 di Batavia.

Pendiriannya merupakan perintah Raja Willem I untuk mengatasi masalah keuangan pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah bangkrutnya VOC.

Bank ini berfungsi sebagai bank sirkulasi yang mencetak dan mengedarkan uang. Selain itu, De Javasche Bank juga menjalankan peran sebagai bank komersial.

De Javasche Bank Didirikan

De Javasche Bank didirikan di Batavia, Hindia Belanda, pada awal abad ke-19. Bank ini menjadi institusi penting dalam mengatur keuangan pemerintah kolonial.

Fungsinya yang ganda sebagai bank sirkulasi dan komersial menjadikannya pusat aktivitas ekonomi pada masanya.

Cabang Pertama di Surabaya

Pada 14 September 1829, De Javasche Bank membuka kantor cabang pertamanya di Surabaya.

Cabang ini menjadi pionir dalam sistem kliring antar enam bank utama yang beroperasi di kawasan tersebut. Gedung cabang Surabaya juga bertindak sebagai penyelenggara kliring, memudahkan transaksi antarbank.

Peran di Masa Pendudukan Jepang

Selama Perang Dunia II, De Javasche Bank mengalami perubahan signifikan di bawah pendudukan Jepang. Institusi ini diubah menjadi Nanpo Kaihatsu Ginko.

Fungsinya beralih menjadi bank sentral bagi pemerintahan militer Jepang di seluruh wilayah Indonesia. Perubahan ini menunjukkan dominasi Jepang atas sistem keuangan saat itu.

DJB di Bawah NICA

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, De Javasche Bank kembali dihidupkan oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Belanda menggunakan bank ini untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA.

Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan kekacauan ekonomi di Indonesia yang baru merdeka. Keberadaan uang NICA menjadi salah satu tantangan berat bagi kedaulatan ekonomi Indonesia.

Pembentukan Bank Negara Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah strategis dengan membentuk Bank Negara Indonesia (BNI) pada 5 Juli 1946. BNI didirikan sebagai bank sirkulasi yang bertugas menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa.

Salah satu tugas utamanya adalah menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI). ORI menjadi simbol kemandirian finansial Indonesia di tengah upaya Belanda untuk menguasai kembali ekonomi.

Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada Desember 1951, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menasionalisasi De Javasche Bank. Keputusan penting ini didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1951.

Nasionalisasi ini merupakan langkah konkret untuk mengambil alih kendali penuh atas sistem moneter negara. Dengan demikian, De Javasche Bank secara resmi menjadi milik Indonesia.

Pendirian Bank Indonesia

De Javasche Bank resmi berganti nama menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Perubahan ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia.

Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral Republik Indonesia dengan tiga tugas utama. Tugas-tugas tersebut meliputi bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Pada masa awal ini, BI juga melanjutkan beberapa fungsi bank komersial.

Undang-Undang Bank Sentral 1968

Undang-Undang Bank Sentral diterbitkan pada tahun 1968, memperjelas kedudukan dan tugas Bank Indonesia. Regulasi ini menegaskan posisi BI sebagai bank sentral yang terpisah dari bank-bank komersial.

Selain itu, Bank Indonesia juga diberikan tugas untuk membantu pemerintah sebagai agen pembangunan. Undang-undang ini memperkuat peran BI dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Independensi Bank Indonesia

Babak baru bagi Bank Indonesia dimulai dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 pada 17 Mei 1999. Undang-undang ini menetapkan BI sebagai lembaga negara yang independen.

Kemandirian ini berarti Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah. Tujuannya tunggal adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, menunjukkan fokus pada kebijakan moneter yang stabil.

Perubahan Undang-Undang Bank Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 (Perpu No. 2 Tahun 2008). Perubahan ini merupakan amandemen atas UU No.

23 Tahun 1999.

Revisi undang-undang tersebut menegaskan status independen Bank Indonesia. Selain itu, peraturan mengenai tugas dan tanggung jawab BI juga disempurnakan untuk menghadapi tantangan ekonomi yang berkembang.

Pengalihan Fungsi Pengawasan ke OJK

Pada tahun 2011, DPR mengesahkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang ini membawa perubahan besar dalam struktur pengawasan sektor keuangan.

Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang bersifat mikroprudensial dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK.

Meskipun demikian, BI tetap bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Museum Bank Indonesia

Museum Bank Indonesia menyediakan informasi lengkap tentang perjalanan panjang lembaga ini. Pengunjung dapat mempelajari struktur organisasi, tokoh-tokoh berjasa, serta pengetahuan seputar bank-bank sentral di dunia.

Museum ini berlokasi di Jakarta dan beberapa daerah lain, bahkan menawarkan tur museum virtual. Pembaca disarankan untuk selalu memastikan informasi terkini sebelum berkunjung atau mengambil keputusan.

Disusun dengan bantuan penelusuran web dari: surabaya.go.id, ocbc.id, detik.com, banksinarmas.com, modalrakyat.id, wikipedia.org, ub.ac.id, bi.go.id.