Mahkamah Agung AS Tolak Permintaan Trump Pisahkan 20.000 Surat Suara California
PahamEkonomi.com - Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menolak permohonan darurat pemerintahan Presiden Donald Trump yang meminta negara bagian California memisahkan sekitar 20.000 surat suara dari pemilih yang diduga bukan warga negara AS. Keputusan tersebut dikeluarkan pada Senin (2/11/2026), sehari sebelum hari terakhir pemungutan suara dalam pemilu sela atau midterm elections.
Penolakan itu disampaikan melalui perintah singkat tanpa tanda tangan hakim dan tanpa penjelasan alasan hukum. Tidak ada hakim yang menyampaikan perbedaan pendapat secara terbuka dalam putusan tersebut.
Permohonan pemerintah federal berkaitan dengan daftar pemilih yang oleh pemerintah Trump diklaim memuat sekitar 20.000 orang yang kemungkinan bukan warga negara AS. Pemerintah meminta surat suara dari orang-orang dalam daftar tersebut dipisahkan dan tidak dihitung sampai status kewarganegaraan mereka dapat diverifikasi.
Namun, pejabat California mempersoalkan akurasi daftar tersebut. Mereka menilai sejumlah nama yang dicantumkan pemerintah federal merupakan warga negara AS atau tidak lagi memiliki pendaftaran pemilih aktif. Pemisahan surat suara juga dikhawatirkan mengganggu proses penghitungan dan berpotensi menghalangi hak pilih warga yang memenuhi syarat.
Sebelumnya, pemerintah federal sempat menyebut sekitar 190.000 pemilih ilegal terdapat dalam daftar pemilih California. Angka itu kemudian direvisi menjadi sekitar 20.000 orang yang diduga bukan warga negara.
Dalam dokumen permohonan darurat ke Mahkamah Agung, Jaksa Agung Muda Federal D John Sauer menyatakan, "Begitu California mencampurkan surat suara yang disengketakan dengan surat suara sah, tidak ada cara lagi untuk memisahkan surat suara yang disengketakan tersebut."
Sejumlah pengadilan sebelumnya menolak gugatan pemerintah
Keputusan Mahkamah Agung tersebut menyusul serangkaian penolakan dari pengadilan tingkat bawah terhadap permintaan Departemen Kehakiman AS (DOJ).
Hakim Distrik AS David Carter sebelumnya menolak permintaan pemerintah federal untuk memerintahkan pemisahan surat suara. Dalam pertimbangannya, Carter menilai langkah pemerintah berpotensi mengganggu proses pemilu yang sedang berlangsung.
"Tindakan Departemen Kehakiman menunjukkan adanya pola intervensi pemilu yang luas dan terus berlanjut oleh para pejabat federal."
Pengadilan banding federal Sirkuit Kesembilan juga menolak permohonan darurat pemerintah untuk memisahkan surat suara tersebut.
Pada Senin, Hakim Ketua Pengadilan Distrik AS James Boasberg turut mengeluarkan putusan terkait upaya pemerintah federal meminta informasi kepada pejabat pemilu California. Boasberg menyatakan tindakan pemerintah kemungkinan melanggar Klausul Pemilu dalam Konstitusi AS, yang memberikan kewenangan pengaturan pemilu kepada negara bagian dan Kongres.
Rangkaian putusan itu menjadi hambatan bagi upaya pemerintahan Trump untuk mengubah penanganan surat suara menjelang pemilu sela. Pemilihan tersebut menjadi penting karena Partai Republik berupaya mempertahankan kendali atas Kongres.
Trump sendiri selama bertahun-tahun terus mempersoalkan hasil pemilihan presiden 2020 yang dimenangi kandidat Partai Demokrat, Joe Biden.
Klaim pemilih nonwarga negara juga dipersoalkan di Nevada
Persoalan serupa sebelumnya mencuat di Nevada. Pemerintah federal sempat mengidentifikasi sekitar 16.000 pemilih yang diduga bukan warga negara AS dalam daftar pemilih negara bagian tersebut.
Namun, jumlah itu menyusut setelah proses pemeriksaan. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) kemudian menyampaikan daftar berisi 185 orang yang dinilai memiliki kecocokan lebih kuat. Setelah melakukan verifikasi, otoritas Nevada menyatakan tidak menemukan satu pun orang dalam daftar tersebut yang bukan warga negara AS.
Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa praktik pemungutan suara oleh nonwarga negara dalam pemilu AS sangat jarang terjadi. Kasus yang ditemukan dinilai tidak cukup untuk menunjukkan adanya kecurangan pemilih dalam skala luas yang dapat memengaruhi hasil pemilu.
Gugatan terkait pemilihan Senat Alaska juga ditolak
Selain California dan Nevada, pemerintahan Trump menghadapi penolakan pengadilan dalam perkara pemilihan Senat di Alaska.
DOJ sebelumnya meminta pengadilan memblokir sertifikasi hasil pemilihan apabila Senator petahana dari Partai Republik, Dan Sullivan, kalah dalam pemungutan suara pada Selasa (3/11/2026).
Permintaan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa keberadaan kandidat lain bernama Dan Sullivan dari Partai Demokrat berpotensi mengalihkan suara pemilih. Kandidat Demokrat Mary Peltola membantah merekrut sosok lain dengan nama serupa untuk mengikuti pemilihan.
Meski demikian, laporan The New York Times menyebut sejumlah anggota tim kampanye Peltola terlibat dalam upaya tersebut.
Hakim federal di Alaska menolak gugatan DOJ pada akhir pekan sebelum pemungutan suara. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk menghalangi sertifikasi hasil pemilihan apabila Dan Sullivan kalah tidak memperoleh persetujuan pengadilan.
