Netanyahu Usulkan Kripto untuk Hadapi Sanksi, Bank Sentral Israel Menolak
PahamEkonomi.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan penggunaan mata uang kripto dan teknologi blockchain sebagai salah satu opsi untuk menghadapi kemungkinan sanksi ekonomi internasional. Gagasan itu disampaikan menjelang pemilihan umum Israel pada Selasa (27/10/2026), di tengah meningkatnya tekanan diplomatik terhadap negaranya.
Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari Bank Sentral Israel dan kritik dari sejumlah ekonom serta tokoh oposisi. Bank sentral menilai mata uang kripto tidak dapat dijadikan sarana untuk menghindari sanksi keuangan internasional.
Dilansir dari CNN, Selasa (27/10/2026), Netanyahu menyampaikan gagasan tersebut dalam wawancara dengan Channel 10 yang membahas kondisi perekonomian Israel.
Ia mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan sanksi perbankan internasional, terutama di tengah meningkatnya tekanan terhadap kebijakan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Menurut Netanyahu, Israel perlu menyiapkan alternatif agar kegiatan ekonomi tetap dapat berlangsung jika pembatasan terhadap sistem perbankan diberlakukan.
Netanyahu khawatir Israel terkena sanksi perbankan
Dalam wawancara tersebut, Netanyahu menyinggung kemungkinan meningkatnya tekanan ekonomi internasional terhadap Israel. Ia mengatakan pemerintah perlu menyiapkan sistem ekonomi alternatif untuk menghadapi kemungkinan sanksi yang menyasar sektor perbankan.
"Kalian harus memahami bahwa sanksi bisa saja terjadi. Dan sanksi terhadap perbankan berarti kita perlu menyiapkan sistem ekonomi alternatif yang dapat mengatasinya," kata Netanyahu, sebagaimana dikutip The Times of Israel.
Netanyahu menyebut mata uang kripto dan teknologi blockchain sebagai sejumlah opsi yang sedang dipertimbangkan. Ia juga mengatakan telah meminta timnya menyiapkan rencana terkait penggunaan teknologi tersebut.
Pernyataan itu muncul setelah Inggris, Perancis, dan Kanada mengumumkan langkah pembatasan terkait produk dari permukiman Israel di Tepi Barat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari tekanan internasional terhadap kebijakan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Netanyahu menilai Israel perlu bersiap menghadapi kemungkinan tekanan ekonomi yang lebih luas. Meski demikian, gagasan penggunaan kripto tersebut belum diumumkan sebagai kebijakan resmi pemerintah.
Bank Sentral Israel menolak gagasan kripto
Usulan Netanyahu mendapat tanggapan tegas dari Bank Sentral Israel. Lembaga tersebut mempertanyakan kemampuan mata uang kripto untuk mengatasi sanksi keuangan internasional.
"Mata uang kripto tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk menghindari sanksi," demikian pernyataan Bank Sentral Israel.
Bank sentral menekankan pentingnya mempertahankan hubungan ekonomi Israel dengan mitra dagang utamanya. Menurut lembaga tersebut, pemerintah seharusnya berfokus pada upaya mencegah penerapan sanksi dan mengurangi dampak negatifnya terhadap perekonomian.
Bank sentral juga menegaskan bahwa pencegahan sanksi merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan sesuatu yang dapat diselesaikan hanya melalui penggunaan teknologi keuangan alternatif.
Penolakan tersebut menjadi sorotan karena gagasan Netanyahu muncul ketika perekonomian Israel menghadapi tekanan akibat konflik dan memburuknya hubungan dengan sejumlah negara.
Sejumlah ekonom juga mempertanyakan efektivitas kripto sebagai alternatif sistem keuangan internasional. Transaksi melalui jaringan blockchain tidak serta-merta bebas dari pelacakan atau pembatasan, sehingga penggunaannya belum tentu dapat menggantikan akses ke sistem perbankan global.
Oposisi kritik usulan Netanyahu sebagai BibiCoin
Kritik terhadap gagasan tersebut juga datang dari Gadi Eisenkot, pemimpin Partai Yashar yang menjadi salah satu penantang Netanyahu dalam pemilu Israel.
Eisenkot mengejek gagasan penggunaan mata uang kripto dengan menyebutnya sebagai "BibiCoin". Istilah tersebut menggabungkan nama panggilan Netanyahu, Bibi, dengan kata coin yang lazim digunakan untuk menyebut mata uang digital.
Eisenkot menilai usulan tersebut berisiko bagi perekonomian Israel. Ia juga memperingatkan bahwa upaya membangun sistem ekonomi alternatif untuk menghadapi sanksi dapat memperburuk posisi Israel dalam perekonomian internasional.
Kritik itu mencerminkan kekhawatiran oposisi bahwa ketergantungan pada sistem keuangan alternatif dapat menghambat hubungan bisnis, investasi, dan perdagangan dengan negara lain.
Pernyataan Eisenkot merupakan kritik politik terhadap pendekatan Netanyahu. Sementara itu, Netanyahu memandang persiapan sistem alternatif sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan pembatasan internasional.
Israel menghadapi tekanan ekonomi internasional
Perdebatan mengenai penggunaan kripto berlangsung di tengah ketegangan hubungan Israel dengan sejumlah negara Barat. Perang di Gaza dan Lebanon, konflik dengan Iran, serta meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat turut menjadi bagian dari konteks tekanan diplomatik terhadap pemerintah Israel.
Sejumlah negara telah mengambil tindakan terhadap permukiman Israel dan individu yang dikaitkan dengan kekerasan pemukim. Tekanan tersebut menambah perhatian terhadap risiko ekonomi jika pembatasan internasional diperluas ke sektor perbankan.
Dalam situasi itu, Netanyahu menilai Israel perlu memiliki pilihan untuk menghadapi kemungkinan sanksi yang lebih luas. Namun, Bank Sentral Israel menekankan bahwa mempertahankan hubungan ekonomi dengan mitra dagang utama dan mencegah sanksi merupakan pendekatan yang lebih tepat.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan adanya perdebatan mengenai cara Israel menghadapi risiko isolasi ekonomi: melalui persiapan sistem alternatif seperti yang diusulkan Netanyahu, atau dengan mengutamakan hubungan ekonomi dan diplomatik internasional.
Penggunaan kripto belum menjadi kebijakan resmi
Meski Netanyahu telah meminta penyusunan rencana, belum ada rincian publik mengenai bentuk sistem keuangan berbasis kripto yang diusulkan, mekanisme pelaksanaannya, ataupun jadwal penerapannya.
Dengan demikian, penggunaan mata uang kripto dan teknologi blockchain untuk menghadapi kemungkinan sanksi masih berupa gagasan yang sedang dipertimbangkan, bukan kebijakan resmi yang telah diterapkan pemerintah Israel.
Perdebatan itu berlangsung menjelang pemilu 27 Oktober 2026. Isu ekonomi dan biaya hidup juga menjadi salah satu perhatian pemilih. Naskah laporan awal menyebut survei Channel 12 menunjukkan 21 persen responden menempatkan ekonomi dan biaya hidup sebagai prioritas utama dalam menentukan pilihan mereka. Angka tersebut perlu dibaca sesuai periode survei dan metode pengumpulan datanya.
Gagasan Netanyahu mengenai kripto pun menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai arah kebijakan ekonomi Israel di tengah tekanan internasional dan persaingan politik domestik.
