Indonesia Pangkas Ekspor Gas ke Singapura 31 BBTUD, Industri Dalam Negeri Jadi Prioritas

PahamEkonomi.com - Indonesia mulai mengurangi ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) sejak Sabtu (24/10/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengevaluasi pemanfaatan gas nasional agar kebutuhan energi dan bahan baku industri dalam negeri mendapat perhatian lebih besar.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pengurangan pasokan dilakukan melalui dua jalur, yakni 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatera.

“Mulai besok (Sabtu 24 Oktober 2026), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko, dikutip dari pemberitaan Antara, Sabtu.

Djoko menegaskan, kebijakan tersebut hanya berlaku untuk ekspor gas ke Singapura karena jalur pipa yang dimaksud terhubung ke negara tersebut.

“Enggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja,” kata Djoko.

Pengurangan ekspor ini menyusul pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia yang membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas dengan negara tetangga setelah masa kontraknya berakhir.

Bahlil mengatakan, pemerintah sedang mengevaluasi pemanfaatan gas agar lebih optimal untuk kebutuhan domestik, termasuk mendukung pengembangan industri hilirisasi petrokimia.

“Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” ujar Bahlil.

Pemerintah menyebut sekitar 70 persen produksi gas Indonesia selama ini digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan 30 persen lainnya diekspor. Komposisi tersebut akan dievaluasi untuk menyesuaikan kebutuhan industri nasional.

Industri Minta Kepastian Pasokan Gas

Rencana pengurangan ekspor mendapat perhatian kalangan industri yang selama ini membutuhkan pasokan gas secara memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan produksi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai, kebijakan mengutamakan kebutuhan domestik dapat membantu mendukung peningkatan kapasitas produksi, menarik investasi, memperkuat daya saing manufaktur, dan membuka lapangan kerja.

“Pemerintah menunjukkan keberpihakan dengan mengutamakan kebutuhan industri dalam negeri,” ujar Saleh dalam pemberitaan Antara, Kamis (22/10/2026).

Menurut Saleh, sejumlah industri pengguna gas di Indonesia masih menghadapi kendala pasokan. Karena itu, opsi pengurangan hingga penghentian ekspor dinilai dapat menjadi cara untuk mengarahkan pemanfaatan gas ke kebutuhan dalam negeri.

“Sebagaimana kita ketahui saat ini industri dalam negeri pengguna gas justru kesulitan mendapatkan pasokan gas, jadi langkah opsi menyetop ekspor gas ke negara tetangga adalah langkah yang sangat tepat, berarti pemerintah telah berpaling mengutamakan kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.

Ketersediaan gas juga menjadi perhatian industri keramik. Gas merupakan bahan penting dalam proses pembakaran bersuhu tinggi yang digunakan dalam produksi keramik.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto menyambut positif rencana pemerintah memprioritaskan pasokan untuk kebutuhan domestik. Menurutnya, kepastian volume dan harga gas yang kompetitif dibutuhkan agar industri keramik dapat meningkatkan utilisasi pabrik dan melanjutkan rencana ekspansi.

“Inilah kebijakan yang telah lama kami tunggu dan harapkan sebagai industri penerima HGBT. Industri keramik akan kembali bergairah dan siap melanjutkan tahapan ekspansinya,” tutur Edy.

HGBT merupakan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu bagi sektor industri yang memenuhi ketentuan pemerintah. Edy berharap tambahan pasokan gas dapat memberikan dampak berantai terhadap sektor lain, seperti konstruksi, properti, transportasi, dan industri bahan baku.

“Berikan kami gas, kami ciptakan multiplier effect dan dukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

HKI Soroti Volume dan Kontinuitas Pasokan

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana menilai pemerintah memiliki ruang untuk menetapkan kembali prioritas pemanfaatan gas nasional ketika kontrak ekspor berakhir.

“Kontrak yang sedang berjalan tentu harus dihormati. Tetapi setelah kontrak berakhir, pemerintah mempunyai ruang untuk menentukan kembali prioritas pemanfaatan gas nasional. Bagi HKI, prinsipnya jelas, kebutuhan domestik harus dipastikan aman terlebih dahulu sebelum kontrak ekspor diperpanjang,” ujar Ma’ruf, dikutip dari Antara.

Menurut HKI, persoalan pasokan gas untuk industri tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga kepastian volume, tekanan, dan kontinuitas penyaluran.

HKI menyebut realisasi pasokan gas melalui skema HGBT di Jawa bagian barat masih berkisar 88–90 persen dari alokasi yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada sejumlah industri pengguna gas dan menekan tingkat utilisasi produksi.

Sektor yang membutuhkan pasokan gas secara berkelanjutan antara lain industri keramik, kaca, baja, petrokimia, oleokimia, serta makanan dan minuman. Bagi sektor-sektor tersebut, kepastian pasokan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran produksi dan perencanaan ekspansi.

Singapura Siapkan Tambahan Pembangkit Gas

Di sisi lain, pengurangan pasokan dari Indonesia berlangsung ketika Singapura memperkirakan kebutuhan listriknya terus meningkat. Gas alam saat ini menyumbang sekitar 95 persen dari kebutuhan listrik negara tersebut, menurut keterangan tertulis Energy Market Authority (EMA) Singapura pada Senin (26/10/2026).

EMA mencatat permintaan listrik puncak Singapura mencapai 8,6 gigawatt (GW) pada Agustus 2026. Angka itu diperkirakan meningkat menjadi 9,9–13 GW pada 2031, terutama karena kebutuhan energi dari sektor manufaktur semikonduktor, pusat data, serta penggunaan kendaraan listrik.

Besarnya peningkatan permintaan akan bergantung pada waktu beroperasinya proyek-proyek baru. Untuk mengantisipasinya, Singapura merencanakan pengoperasian lima pembangkit listrik berbahan bakar gas alam selama periode 2026–2031.

Penambahan tersebut diperkirakan meningkatkan kapasitas pembangkitan listrik sekitar 26 persen dari kapasitas saat ini yang mencapai sekitar 12 GW. EMA juga mengevaluasi proposal pembangunan pembangkit gas tambahan yang direncanakan beroperasi pada 2032.

Apabila permintaan listrik tumbuh lebih kuat, EMA menyatakan dapat membuka penawaran tambahan untuk pembangunan kapasitas pembangkitan dalam lima tahun mendatang.

Kapasitas Infrastruktur LNG Akan Ditingkatkan

Untuk memperkuat keamanan pasokan, Singapura juga berencana meningkatkan kapasitas penerimaan dan regasifikasi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).

Menurut EMA, kapasitas regasifikasi LNG akan ditingkatkan dari 10 juta ton per tahun menjadi 15 juta ton per tahun ketika terminal LNG kedua di Jurong Port beroperasi pada 2030. Regasifikasi merupakan proses mengubah LNG kembali menjadi gas agar dapat disalurkan untuk kebutuhan energi.

Singapura juga mengkaji kemungkinan perluasan terminal LNG pertama di Jurong Island. Selain itu, jaringan transmisi gas alam akan dikembangkan untuk mendukung penyaluran pasokan ke pembangkit listrik yang telah beroperasi maupun yang akan dibangun.

Rencana infrastruktur energi tersebut turut mencakup pengembangan tenaga surya, penyimpanan energi, jaringan kelistrikan, dan impor listrik rendah karbon.

Singapura menargetkan kapasitas tenaga surya meningkat dari 2,3 gigawatt-peak (GWp) menjadi 3 GWp pada 2030 dan 4 GWp pada 2035. Kapasitas penyimpanan energi juga ditargetkan naik dari sekitar 350 megawatt-hour (MWh) menjadi sedikit di atas 1 gigawatt-hour (GWh) pada 2030.

Di bidang impor listrik, EMA sedang mengkaji kelayakan pembangunan interkoneksi listrik kedua dengan Semenanjung Malaysia. Jika terealisasi, sambungan tersebut berpotensi menyediakan kapasitas hingga 2 GW pada 2030, melengkapi interkoneksi yang sudah ada dengan kapasitas aliran listrik dua arah hingga 1 GW.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya Singapura untuk mendiversifikasi sumber energi dan memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di tengah proyeksi kenaikan permintaan.

Pengurangan Ekspor Berbeda dari Penghentian Kontrak

Pengurangan pasokan gas dari Indonesia disebut kurang dari 2 persen dari total kebutuhan gas harian Singapura. EMA menyatakan kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi melalui sumber pasokan lain, termasuk LNG.

Meski demikian, importir gas Gas Supply mengakui terdapat pelanggan yang terdampak pengurangan pasokan. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong juga meminta seluruh pihak memenuhi komitmen dalam kontrak komersial pasokan.

Bagi Indonesia, pengurangan ekspor sebesar 31 BBTUD merupakan kebijakan yang telah mulai dijalankan. Namun, langkah tersebut perlu dibedakan dari rencana pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor setelah masa berlakunya berakhir.

Pemerintah masih mengevaluasi komposisi pemanfaatan produksi gas nasional yang selama ini sekitar 70 persen untuk kebutuhan domestik dan 30 persen untuk ekspor. Hasil evaluasi tersebut akan memengaruhi penentuan alokasi gas berikutnya, termasuk untuk kebutuhan energi dan bahan baku industri hilirisasi.

Kadin, HKI, dan ASAKI menekankan pentingnya kepastian pasokan bagi kelangsungan produksi serta ekspansi industri nasional. Sementara itu, Singapura menyiapkan tambahan pembangkit berbahan bakar gas dan infrastruktur LNG untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan listriknya.

Dengan demikian, arah kebijakan gas Indonesia akan berkaitan dengan dua kepentingan utama, yakni menjaga pemenuhan kebutuhan domestik dan menentukan keberlanjutan ekspor berdasarkan alokasi pasokan serta ketentuan kontrak yang berlaku.