Ekonom Unair: Menteri Keuangan Terlalu Sering Berganti Berisiko Ganggu Stabilitas Ekonomi
PahamEkonomi.com - Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai pergantian Menteri Keuangan yang terlalu sering berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi, kepastian kebijakan fiskal, dan persepsi investor terhadap Indonesia.
Menurut Rahma, setiap menteri memiliki gaya manajerial, kecepatan eksekusi, serta prioritas kebijakan yang berbeda. Pergantian kepemimpinan karena itu dapat membuat birokrasi Kementerian Keuangan kembali menyesuaikan diri dengan ritme kerja dan pendekatan menteri baru.
Meski kerangka besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta program Asta Cita telah disepakati, perubahan kepemimpinan berpotensi memicu pembahasan ulang terkait teknis alokasi anggaran, percepatan pencairan, hingga penanganan defisit.
"Meski kerangka besar APBN dan program Asta Cita telah disepakati, pergantian kepemimpinan dapat memicu pembahasan ulang mengenai detail teknis alokasi anggaran, percepatan pencairan, hingga penanganan defisit. Kondisi ini berisiko memperlambat penyerapan anggaran pada paruh pertama tahun anggaran," katanya kepada Kompas.com pada Senin (26/10/2026).
Rahma menambahkan, risiko pergantian menteri juga berkaitan dengan kepastian regulasi dan iklim usaha. Perubahan kepemimpinan yang berulang dapat memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan investor mengenai arah kebijakan perpajakan, insentif investasi, serta aturan kepatuhan fiskal.
Penyesuaian interpretasi terhadap peraturan pajak dan bea masuk, termasuk perubahan intensitas pengawasan pada sektor tertentu, juga dapat memengaruhi arus kas perusahaan apabila tidak dikomunikasikan secara jelas.
Pergantian Menkeu Berpotensi Pengaruhi Persepsi Investor
Dari sisi pasar keuangan, Rahma menjelaskan bahwa stabilitas kepemimpinan fiskal menjadi salah satu aspek yang diperhatikan investor dan lembaga pemeringkat kredit. Pergantian Menteri Keuangan yang terlalu sering dapat menimbulkan persepsi ketidakpastian terhadap arah kebijakan pemerintah.
"Pergantian Menteri Keuangan yang terlalu sering dapat dipersepsikan sebagai sinyal ketidakpastian politik di internal kabinet atau ketegangan antara ambisi belanja pemerintah dan kapasitas fiskal negara," jelasnya.
Menurut Rahma, persepsi tersebut berpotensi meningkatkan premi risiko Indonesia dan mendorong kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN). Jika risiko dipandang meningkat oleh investor, pemerintah dapat menghadapi biaya pembiayaan yang lebih tinggi saat menerbitkan surat utang.
Karena itu, kepastian arah kebijakan fiskal dan komunikasi pemerintah dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar, terutama dalam pelaksanaan anggaran, kebijakan perpajakan, serta pengelolaan pembiayaan negara.
Birokrat Karier Dinilai Bisa Menjaga Kesinambungan Fiskal
Meski terdapat risiko dari pergantian kepemimpinan, Rahma menilai keberadaan birokrat karier dan teknokrat senior di Kementerian Keuangan dapat membantu menjaga kesinambungan kebijakan dan sistem pengelolaan fiskal.
Sejumlah unit strategis, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Anggaran, memiliki peran dalam mempertahankan kesinambungan pelaksanaan teknis meskipun terjadi perubahan pada tingkat pimpinan kementerian.
Rahma juga menilai pengalaman Suahasil Nazara yang telah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan dapat memberikan kepastian kepada pasar mengenai arah kebijakan fiskal.
Dengan dukungan struktur birokrasi yang berpengalaman, kesinambungan pelaksanaan APBN dan kebijakan fiskal diharapkan tetap terjaga. Namun, kepastian regulasi, koordinasi antarlembaga, dan komunikasi yang konsisten kepada pelaku usaha serta investor tetap menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko ketidakpastian.
