Demo Gen-Z Guncang Eropa, Janji Perjanjian Maastricht Dipertanyakan
PahamEkonomi.com - Gelombang demonstrasi anak muda mengguncang sejumlah negara Eropa dalam tiga pekan berturut-turut. Aksi yang diwarnai pembakaran mobil, perusakan etalase toko, hingga bentrokan dengan polisi itu mencerminkan meningkatnya kemarahan generasi muda terhadap pemerintah. Di balik berbagai tuntutan yang disuarakan, muncul persoalan mendasar: tingginya biaya hidup, melemahnya layanan publik, dan ketidakpastian masa depan.
Aksi serupa dilaporkan merebak di Prancis, Jerman, Portugal, Belanda, Italia, Spanyol, Belgia, hingga Albania. Para demonstran, yang banyak di antaranya merupakan pelajar dan pekerja muda, menyuarakan penolakan terhadap kenaikan biaya hidup, menuntut perbaikan pendidikan dan perumahan, serta memprotes rencana kembalinya wajib militer.
Gelombang protes tersebut tidak sekadar memperlihatkan ketidakpuasan terhadap kebijakan di masing-masing negara. Aksi lintas negara itu juga menjadi sinyal persoalan legitimasi, ketika sebagian generasi muda merasa pemerintah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan dan kecemasan mereka.
Eropa selama ini dikenal memiliki cita-cita kemakmuran dan solidaritas sosial. Namun, bagi sebagian anak muda, janji tersebut semakin jauh dari kenyataan. Mereka menghadapi biaya hidup tinggi, kesulitan memperoleh hunian terjangkau, layanan pendidikan yang bermasalah, hingga ketidakpastian pekerjaan.
Biaya Hidup dan Krisis Kepercayaan Jadi Pemicu
Tuntutan demonstran berbeda-beda di setiap negara. Di Prancis, misalnya, aksi yang melibatkan Gen-Z berawal dari tuntutan perbaikan gedung sekolah yang rusak, pemenuhan kebutuhan guru, serta perubahan sistem penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi.
Sementara di Italia, aksi serikat pekerja dan mahasiswa menyoroti tuntutan kenaikan upah, perbaikan pelayanan publik, serta penolakan terhadap peningkatan belanja militer.
Meski pemicunya beragam, terdapat benang merah yang menghubungkan aksi di berbagai negara tersebut, yakni tingginya biaya hidup dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Selain menuntut perbaikan layanan sosial, para demonstran juga ingin suara mereka lebih diperhatikan oleh pejabat publik.
Kemunculan protes secara berdekatan di sejumlah negara tidak harus dijelaskan melalui dugaan adanya agenda konspirasi. Kondisi struktural di Eropa dapat menjadi penjelasan yang lebih rasional, mulai dari inflasi yang menggerus daya beli, upah yang stagnan, krisis perumahan di kota-kota besar, hingga melemahnya layanan publik.
Kekecewaan juga muncul karena pemerintah dinilai lebih sibuk mengurus disiplin fiskal dan kalkulasi geopolitik dibandingkan menjawab persoalan kesejahteraan warga.
Ilmuwan hukum Eropa, Alberto Alemanno, menilai bahwa meskipun pemicu protes berbeda di setiap negara, terdapat kesamaan perasaan di kalangan anak muda Eropa. Kekecewaan itu berpusat pada anggapan bahwa kontrak sosial antara rakyat dan negara telah rusak.
Pandangan tersebut disampaikan Alemanno dalam tulisannya berjudul What Europe’s Young Protesters Share yang diterbitkan melalui Substack pada 19 Oktober 2026.
Janji Maastricht dan Realitas Sosial Generasi Muda
Persoalan yang disuarakan demonstran juga berkaitan dengan komitmen sosial dalam Perjanjian Maastricht atau Treaty on European Union. Dalam bagian pembuka perjanjian tersebut, negara-negara anggota menegaskan komitmen terhadap hak-hak sosial fundamental sebagaimana dijamin dalam European Social Charter 1961 dan Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers 1989.
Komitmen itu menempatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu fondasi integrasi Eropa. Di dalamnya terdapat prinsip mengenai hak atas pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, pendidikan, perumahan, serta kondisi hidup yang memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan bermartabat.
Dengan cita-cita tersebut, Uni Eropa diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pasar bersama, tetapi juga menjadi komunitas politik yang menjunjung solidaritas dan kohesi sosial antarnegara maupun antarwarga.
Tuntutan generasi muda dalam gelombang demonstrasi terbaru menjadi ujian terhadap komitmen tersebut. Mereka menginginkan sekolah yang layak, ketersediaan guru, rumah dengan harga terjangkau, layanan kesehatan memadai, upah yang mencukupi, serta kepastian masa depan.
Ketika harga rumah di kota-kota besar semakin mahal, ruang kelas semakin padat, layanan publik memburuk, dan pekerjaan sulit memberikan kepastian, cita-cita hak sosial fundamental dalam Perjanjian Maastricht terasa semakin jauh dari kehidupan sehari-hari Gen-Z Eropa.
Di sinilah paradoks Eropa terlihat. Perjanjian Maastricht menjanjikan solidaritas dan perlindungan hak sosial-ekonomi, sementara sebagian demonstran justru merasakan ketimpangan dan ketidakpastian.
Aksi demonstrasi Gen-Z pun tidak lagi sebatas protes terhadap kebijakan pemerintah nasional. Gelombang tersebut menjadi peringatan bagi Uni Eropa bahwa legitimasi integrasi regional juga bergantung pada kemampuan mewujudkan janji sosial dalam kehidupan nyata masyarakat.
Tiga dekade setelah Perjanjian Maastricht, sebagian anak muda justru merasakan Eropa sebagai ruang persaingan. Persaingan itu terlihat antara kota dan desa, pemilik properti dan penyewa, generasi tua yang telah memiliki aset dan generasi muda yang masih harus menyewa rumah, serta warga yang terbebani biaya hidup dengan negara yang dianggap kurang responsif.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti integrasi Eropa telah gagal. Integrasi selama ini telah memperluas mobilitas, perdagangan, dan kerja sama antarnegara. Namun, gelombang demonstrasi memperlihatkan bahwa solidaritas tidak cukup berhenti pada dokumen perjanjian atau mekanisme pasar tunggal.
Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan konkret, seperti penyediaan perumahan sosial, pendidikan yang memadai, perlindungan pekerja, serta distribusi manfaat integrasi yang lebih merata.
Isu Migrasi Menambah Tekanan Sosial
Tekanan biaya hidup yang dirasakan generasi muda Eropa juga beririsan dengan persoalan migrasi, baik dari luar maupun antarnegara anggota Uni Eropa.
Dalam dimensi eksternal, kedatangan pengungsi dan pencari kerja dari berbagai negara, seperti Suriah, Afghanistan, Ukraina, Sudan, Maroko, Mesir, Bangladesh, Pakistan, dan Turkiye, menambah kebutuhan terhadap perumahan, sekolah, layanan kesehatan, serta lapangan kerja di sejumlah wilayah tujuan.
Di satu sisi, pekerja migran dapat membantu mengisi kekurangan tenaga kerja, membayar pajak, dan memenuhi kebutuhan sektor pekerjaan tertentu. Namun, pertambahan penduduk juga dapat meningkatkan permintaan terhadap hunian dan layanan publik, terutama ketika kapasitas penyediaannya belum memadai.
Sementara itu, dalam dimensi internal, kebebasan bergerak warga Uni Eropa turut menciptakan dinamika mobilitas yang membawa konsekuensi sosial dan ekonomi.
Di Portugal dan Spanyol, kedatangan pensiunan dari negara Eropa lain, pekerja jarak jauh, serta digital nomad disebut ikut meningkatkan permintaan dan harga sewa rumah di sejumlah kawasan.
Selain itu, tenaga kerja terampil dan berusia muda dari Eropa Timur, seperti Polandia, Rumania, dan Albania, berpindah ke Eropa Barat untuk memperoleh upah yang lebih kompetitif. Pergerakan tersebut juga menambah kebutuhan terhadap perumahan dan layanan kesehatan di wilayah tujuan.
Berbagai faktor tersebut memperlihatkan kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah Eropa. Ketika kebutuhan masyarakat meningkat sementara penyediaan layanan publik belum mampu mengimbanginya, kekecewaan terhadap pemerintah semakin mudah berkembang.
Eropa Perlu Menerjemahkan Solidaritas ke Kebijakan Nyata
Gelombang demonstrasi Gen-Z di berbagai negara Eropa memperlihatkan ketidakpuasan mendalam terhadap kesenjangan antara cita-cita Perjanjian Maastricht dan realitas sosial-ekonomi yang mereka hadapi.
Perjanjian tersebut memuat komitmen terhadap hak-hak sosial fundamental dan solidaritas antarnegara anggota. Namun, bagi sebagian generasi muda, janji itu semakin sulit dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Situasi ini menjadi momentum bagi Eropa untuk mengevaluasi kebijakan sosial dan ekonominya. Komitmen terhadap hak-hak sosial fundamental perlu diterjemahkan menjadi perumahan yang terjangkau, pendidikan berkualitas, perlindungan pekerja, layanan publik yang kuat, serta pengelolaan migrasi yang adil.
Pada akhirnya, keberlanjutan proyek integrasi Eropa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pasar dan kerja sama antarnegara. Kepercayaan masyarakat, terutama generasi muda, juga bergantung pada sejauh mana negara mampu menghadirkan kesejahteraan dan kepastian masa depan.
Jika janji solidaritas dalam Perjanjian Maastricht tidak segera diwujudkan dalam kehidupan nyata, jalanan Eropa berpotensi kembali menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyuarakan kekecewaan mereka melalui gelombang demonstrasi berikutnya.
