Bahlil: BBM Langka di Bali karena Kapal Telat dari Jawa Timur, Bukan Stok Nasional Kosong
PahamEkonomi.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali disebabkan keterlambatan distribusi dari Jawa Timur, bukan kosongnya stok nasional. Presiden Prabowo Subianto menanggapinya dengan meminta Menteri ESDM, Pertamina, Danantara, dan BUMN terkait memeriksa kembali kontrak-kontrak pasokan minyak. Laporan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Kapal Tiba Malam, Bukan Pagi
Menurut Bahlil, kapal pengangkut BBM yang seharusnya tiba pagi hari baru sampai pada malam hari.
“Izin kami laporkan kejadian kemarin di Bali itu sesungguhnya yang terjadi adalah bukan persoalan cadangan nasionalnya, tetapi distribusi dari Jawa Timur ke Bali itu yang terlambat kapal kurang lebih sekitar, harusnya masuk 05.30 pagi, masuknya malam,” ujar Bahlil dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/10/2026).
Kondisi pasokan di Bali kini berangsur membaik. Berdasarkan laporan Bahlil hingga Rabu (21/10/2026), stok BBM di Bali cukup untuk kebutuhan 12 hari ke depan.
Instruksi Presiden
Prabowo menegaskan masalah di Bali berkaitan dengan keterlambatan pasokan dan distribusi, bukan ketiadaan stok. Ia lalu menginstruksikan pemeriksaan ulang kontrak pasokan minyak untuk memastikan rantai pasokan berjalan baik dan gangguan serupa bisa diantisipasi.
“Yang tadi kita alami di Bali keterlambatan pasokan minyak ya, bukan karena stoknya enggak ada, karena distribusinya. Jadi saya perintahkan Menteri ESDM, saya perintahkan Dirut Pertamina ya, saya perintahkan Danantara, kemudian BUMN-BUMN yang ada itu untuk memeriksa lagi kontrak-kontrak itu,” kata dia.
Stok Nasional Aman, Distribusi Jadi Tantangan
Bahlil menyampaikan bahwa persediaan BBM nasional secara umum masih aman. Namun ia mengingatkan adanya tantangan distribusi di sejumlah daerah akibat kondisi geografis dan cuaca. Pendangkalan sungai di beberapa wilayah, termasuk Kalimantan, Papua, dan Asmat, dapat menghambat pengiriman sehingga jalur yang semula lewat laut harus dialihkan ke darat.
“Yang tadinya bisa lewat laut, sekarang kita harus putar lewat darat. Jadi secara umum untuk stok nasional kita insya Allah aman di atas rata-rata. elpiji juga di atas rata-rata 13 hari, yang lainnya di atas 20 hari,” ucap dia.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa stok yang cukup secara nasional tidak otomatis berarti distribusi ke setiap daerah lancar. Gangguan transportasi dan perubahan jalur tetap bisa memengaruhi pasokan di tingkat daerah.
Skema Pengadaan Energi Berubah
Bahlil juga melaporkan perubahan mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan elpiji. Peraturan presiden (perpres) terkait telah ditandatangani, dengan pengadaan langsung antarpemerintah (government-to-government/G to G) melalui badan layanan umum (BLU).
“Perpres sudah ditandatangani untuk pengadaan seluruh crude, BBM, dan elpiji akan dilakukan langsung secara G to G lewat BLU. Untuk solar, Bapak Presiden, alhamdulillah sudah tidak kita lakukan impor, jadi clear, khususnya solar 48. Solar CN 51 kita masih sebagian melakukan impor,” sambung Bahlil.
Dengan demikian, impor solar jenis CN 48 sudah tidak dilakukan, sedangkan solar CN 51 masih sebagian dipenuhi dari impor. Laporan ini menjadi bagian pembahasan pemerintah soal ketahanan pasokan energi dan kelancaran distribusi di berbagai daerah.
