Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Kurang Rp 514 Triliun
PahamEkonomi.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp 1.796,8 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut setara 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun, dengan pertumbuhan 23,2 persen dibandingkan periode yang sama.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini. Dana tersebut nantinya menjadi salah satu sumber pembiayaan belanja negara.
“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, sudah dikumpulkan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak, bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Suahasil menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak terutama ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Kedua jenis pajak tersebut tumbuh 39,1 persen dengan realisasi mencapai Rp 793,55 triliun, didukung konsumsi domestik dan daya beli masyarakat yang tetap kuat.
Selanjutnya, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas tercatat sebesar Rp 48,88 triliun atau tumbuh 84,7 persen. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan harga minyak bumi.
Sementara itu, PPh nonmigas mencatat pertumbuhan 16,6 persen dengan realisasi Rp 893,10 triliun. Kenaikan penerimaan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi serta penguatan administrasi perpajakan.
Di sisi lain, beberapa jenis penerimaan pajak masih mengalami kontraksi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) turun 3,7 persen menjadi Rp 20,52 triliun. Menurut Suahasil, penurunan tersebut dipengaruhi pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.
Penerimaan pajak lainnya nondeposit juga mengalami penurunan 9 persen menjadi Rp 7,1 triliun. Kondisi ini dipicu meningkatnya pemindahbukuan deposit ke jenis pajak yang sesuai.
Adapun penerimaan dari deposit pajak turun lebih dalam, yakni 49,8 persen menjadi Rp 33,6 triliun. Suahasil menegaskan, penurunan tersebut bukan berarti wajib pajak mengurangi pembayaran kewajibannya.
“Deposit pajak turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tapi karena penggunaan account deposit pajak lainnya mengecil, artinya wajib pajak telah membayarkan pajak langsung kepada item pos penerimaan pajak yang di atasnya, tidak lagi terlalu banyak menggunakan account deposit pajak lainnya yang memang belum teridentifikasi jenis pajaknya,” jelasnya.
Selain penerimaan dari jenis pajak utama, pemerintah juga membukukan penerimaan sebesar Rp 14,1 triliun dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan aktivitas ekonomi digital lainnya. Penerimaan tersebut berasal dari PPh dan PPN.
Suahasil menyebut pertumbuhan penerimaan pajak tidak terlepas dari aktivitas ekonomi serta penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax yang semakin membaik. Sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
“Penerimaan pajak terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang makin membaik, sehingga membantu seluruh wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih mudah,” tutup Suahasil.
