Prabowo Kritik Pengelolaan HGU, IUP, dan HTI, Keuntungan Disebut Mengalir ke Luar Negeri
PahamEkonomi.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti pemegang izin usaha yang membawa keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia ke luar negeri. Ia menegaskan, kekayaan nasional harus dikelola agar hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di dalam negeri.
Persoalan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, ia menyinggung sejumlah fasilitas dan hak pengelolaan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha, seperti hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), serta hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI).
"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang ingin menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. Namun, ia mempertanyakan kondisi ketika keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam justru dialihkan ke luar negeri dan tidak memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional.
Ia juga menilai pemberian fasilitas dan izin usaha selama ini cenderung terlalu mudah dilakukan. Prabowo mengingatkan bahwa berbagai kemudahan tersebut semestinya diikuti tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi negara.
"Dan bangsa Indonesia ini mungkin kebaikan, mungkin juga kelemahan kita. Kita terlalu baik. Kita ramah. Iya, kan? Sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI, sudah dikasih apa?" ucap Prabowo.
Presiden kemudian menyinggung masa berlaku hak pengelolaan yang bisa diberikan hingga belasan bahkan puluhan tahun. Ia mengatakan, pihak yang mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah maupun pusat kerap menggunakan status kewarganegaraan Indonesia sebagai bagian dari pengajuan izin tersebut.
“Dikasih belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta apa itu? HGU. Ya, minta HTI, ya, ke Bupati, Gubernur, Menteri. Kalau minta, mengaku, saya Warga Negara Indonesia,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo meminta kalangan intelektual Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) ikut memberikan perhatian terhadap pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Ia menilai para tokoh organisasi tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat di berbagai daerah sehingga dapat melihat langsung kondisi pemanfaatan sumber daya alam.
"Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat, Anda ada di daerah-daerah, Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar dan hasilnya tidak tinggal di Indonesia," tuturnya.
Prabowo menyatakan pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap sistem yang dinilai masih memiliki kekurangan. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga kekayaan negara agar hasil pengelolaannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
"Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.
