5 Berita Internasional Terpopuler: Serangan Siber di 9 Negara Eropa hingga Pemilu Sela AS

PahamEkonomi.com - Sejumlah isu internasional menjadi perhatian pembaca kanal Global KOMPAS.com pada Selasa (3/11/2026) hingga Rabu (4/11/2026) pagi. Berita mengenai dugaan serangan siber yang mengganggu sistem pendingin supermarket di sembilan negara Eropa menjadi salah satu artikel yang paling banyak dibaca.

Insiden tersebut menyebabkan sejumlah freezer supermarket mengalami gangguan. Bahkan, beberapa peritel terpaksa membuang bahan makanan karena suhu penyimpanan meningkat dan produk tidak lagi dapat disimpan dengan aman.

Selain itu, pelaksanaan pemilu sela Amerika Serikat (AS) pada Selasa (3/11/2026) juga menarik perhatian pembaca. Pemungutan suara tersebut menentukan partai yang akan mengendalikan Kongres dan berpotensi memengaruhi dua tahun terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pembaca juga menyoroti tiga skenario hasil pemilu sela, rencana Trump menghentikan bantuan keamanan tahunan kepada Israel senilai sekitar Rp69 triliun, serta putusan hakim federal AS yang membatasi langkah pemerintah terkait penghitungan suara pemilih tertentu.

Berikut lima berita terpopuler di kanal Global KOMPAS.com pada Rabu (4/11/2026).

1. Serangan Siber Ganggu Freezer Supermarket di 9 Negara Eropa

Sejumlah supermarket di sembilan negara Eropa mengalami gangguan sistem pendingin akibat dugaan serangan siber pada Senin (2/11/2026).

Insiden tersebut mendorong Uni Eropa mengeluarkan peringatan mengenai dugaan upaya yang disengaja untuk mengganggu rantai pasokan pangan di kawasan tersebut.

Gangguan dilaporkan terjadi di Belgia, Estonia, Finlandia, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal, dan Swedia.

Kenaikan suhu mesin pendingin sepanjang malam membuat sejumlah peritel harus membuang bahan makanan yang tidak lagi dapat disimpan dalam kondisi aman.

2. Tiga Skenario Hasil Pemilu Sela AS: Demokrat Menang atau Republik Bertahan?

Amerika Serikat menggelar pemilu sela pada Selasa (3/11/2026) setelah berbulan-bulan kampanye dan pengeluaran miliaran dollar AS untuk memperebutkan kendali Kongres.

Partai Republik berupaya mempertahankan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. Sementara itu, Partai Demokrat berusaha merebut kendali kedua lembaga legislatif tersebut.

Survei menjelang pemungutan suara menunjukkan Partai Demokrat berada dalam posisi lebih unggul. Namun, hasil jajak pendapat tidak selalu menggambarkan hasil pemilu secara tepat.

Setidaknya terdapat tiga skenario utama mengenai kemungkinan pembagian kekuasaan di Kongres setelah seluruh suara dihitung.

3. Apa Itu Pemilu Sela AS 2026 dan Mengapa Bisa Memengaruhi Kekuasaan Trump?

Pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026 menjadi salah satu peristiwa politik penting yang dapat memengaruhi sisa masa jabatan Presiden Donald Trump.

Pemilu tersebut digelar setiap dua tahun untuk memilih anggota Kongres yang terdiri dari DPR dan Senat. Karena berlangsung di tengah masa jabatan presiden yang berdurasi empat tahun, pemungutan suara ini dikenal sebagai pemilu sela atau midterm elections.

Hasil pemilu akan menentukan partai yang menguasai Kongres sekaligus memengaruhi kemampuan presiden menjalankan agenda pemerintahannya.

4. Trump Sebut AS Akan Akhiri Bantuan Rp69 Triliun per Tahun untuk Israel

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Washington akan mengakhiri kesepakatan bantuan keamanan jangka panjang kepada Israel.

Nilai bantuan tersebut mencapai 3,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp69 triliun per tahun. Perjanjian itu ditandatangani pada 2016, ketika Amerika Serikat dipimpin Presiden Barack Obama.

Kesepakatan mulai berlaku pada 2019 dan dijadwalkan berlangsung hingga 2028.

Pernyataan Trump mengenai rencana penghentian bantuan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan hubungan keamanan antara Amerika Serikat dan Israel.

5. Hakim Federal AS Larang Pemerintahan Trump Minta Suara Pemilih Tertentu Tak Dihitung

Sehari menjelang pemilu sela Amerika Serikat, pemerintahan Donald Trump menghadapi hambatan hukum terkait upaya pemeriksaan kewarganegaraan pemilih.

Pada Senin (2/11/2026), seorang hakim federal AS menghentikan sementara rencana pemerintah yang meminta negara bagian tidak menghitung suara dari pemilih yang dicurigai bukan warga negara Amerika Serikat.

Keputusan tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa data yang digunakan pemerintah federal tidak sepenuhnya akurat. Kondisi itu dinilai berisiko membuat warga AS yang sebenarnya memenuhi persyaratan kehilangan hak pilih.

Putusan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam perselisihan hukum mengenai kewenangan pemerintah federal dan negara bagian dalam penyelenggaraan pemilu.