Kasus Gratifikasi Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo Dituntut 5 Tahun Penjara
PahamEkonomi.com - Mantan Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo, dituntut pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 300 juta dalam perkara dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan tersebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (9/11/2026). Selain pidana penjara dan denda, Budiman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 653 juta.
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiman Bayu Prasojo dengan pidana penjara selama 5 tahun, serta pidana denda sejumlah Rp 300 juta rupiah subsider pidana penjara pengganti selama 100 hari," ucap jaksa, saat membacakan tuntutan, Senin.
Jaksa memberikan batas waktu pembayaran uang pengganti paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta benda Budiman dapat disita dan dilelang untuk menutupi pembayaran.
"Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi tagihan tersebut. Dalam hal Terdakwa saat terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara pengganti selama 1 tahun," lanjut jaksa.
Dalam pertimbangan tuntutan, JPU menguraikan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Perbuatan Budiman dinilai tidak mendukung upaya pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jaksa juga menilai tindakannya telah merusak citra DJBC dan Kementerian Keuangan.
Sementara itu, sikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, serta kesediaannya memberikan keterangan secara kooperatif menjadi faktor yang meringankan.
"Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan dan dengan telah menerangkan perbuatannya sendiri, orang lain, dan tidak direkayasa yang terjadi, serta telah mengungkap peran pelaku yang lebih tinggi," kata jaksa.
Didakwa Terima Gratifikasi dalam Berbagai Mata Uang
Perkara yang menjerat Budiman berawal dari dugaan penerimaan gratifikasi selama periode September 2024 hingga Januari 2026. Dalam surat dakwaan, jaksa KPK menyebut Budiman menerima uang sebesar Rp 5.278.500.000, 525.000 dollar Singapura, 10.000 dollar Amerika Serikat, 119.755 dollar Singapura, 4.700 dollar Hong Kong, serta 8.100 ringgit Malaysia.
Penerimaan tersebut diduga dilakukan bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal serta mantan Kasubdit Intelijen Sisprian Subiyaksono.
"Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri menerima gratifikasi," kata jaksa, saat membacakan surat dakwaan pada sidang 28 Juli 2026.
Jaksa mengungkapkan, gratifikasi itu diduga bersumber dari sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC. Di antaranya pemilik Bluerey Cargo Group John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Bluerey Cargo Dedi Kurniawan Sukolo, Ketua Tim Dokumen Importasi Bluerey Cargo Andri, para pengusaha rokok, serta pihak lainnya.
Menurut jaksa, pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan para terdakwa. Salah satu peristiwa yang disebut dalam dakwaan terjadi setelah rapat mengenai aktivitas Bluerey Cargo pada 11 Juli 2025. Saat itu, Rizal disebut meminta agar perusahaan tersebut mendapatkan bantuan.
Dalam rangkaian perkara tersebut, Budiman didakwa menerima uang melalui Orlando Hamonangan sebanyak tujuh kali dengan total Rp 525 juta dalam bentuk dollar Singapura.
Jaksa juga menyatakan penerimaan gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Atas dugaan perbuatannya, Budiman didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
