RI Ajak China Investasi PLTS 100 GW, Kebutuhan Dana Capai Rp 1.326 Triliun
PahamEkonomi.com - Kebutuhan investasi tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam merealisasikan program energi surya yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mendukung program tersebut, Indonesia mengajak perusahaan-perusahaan China berinvestasi dalam pembangunan PLTS sekaligus memperkuat industri panel surya di dalam negeri.
Ajakan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao di Shanghai, China, Jumat (17/7/2026) malam.
Dilansir Antara pada Sabtu (18/7/2026), Airlangga menyebut investasi China diperlukan untuk mendukung pengembangan energi bersih dan memperkuat industri panel surya nasional.
Indonesia juga mengapresiasi investasi China dalam pembangunan PLTS Terapung Cirata. Proyek tersebut dinilai menunjukkan potensi kerja sama kedua negara di sektor energi terbarukan.
Menurut Airlangga, industri panel surya yang telah beroperasi di Indonesia masih memiliki ruang untuk diperkuat dan diperluas. Pengembangan itu diharapkan dapat membentuk rantai pasok industri energi surya nasional yang lebih lengkap dan terintegrasi.
Program PLTS 100 GW merupakan bagian dari agenda transisi energi dan hilirisasi industri pemerintahan Prabowo. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan program tersebut rampung pada 2029.
Celios soroti kebutuhan pendanaan Rp 1.326 triliun
Tahap pertama program ini mencakup pembangunan 14 PLTS dengan total kapasitas yang direncanakan mencapai 5,3 GW. Namun, besarnya kebutuhan pembiayaan dinilai menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek.
Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, China berpotensi memasok panel surya dan teknologi yang diperlukan. Meski demikian, investasi dari negara tersebut diperkirakan tidak akan mencukupi seluruh kebutuhan pendanaan program.
"China bisa menjual panel-panel tersebut kepada kita. Namun, mereka tidak akan membiayai keseluruhan program ini. 73 miliar dollar AS adalah jumlah yang sangat besar, dan dana dari Tiongkok hanya mencakup sebagian kecil darinya," ujar Bhima kepada South China Morning Post.
Dalam penelitiannya, Celios menyarankan pemerintah menjajaki sumber pembiayaan alternatif, salah satunya melalui New Development Bank (NDB), bank pembangunan yang didukung negara-negara berkembang anggota BRICS.
Selain mencari sumber dana, pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan mekanisme pengadaan proyek secara terperinci agar memberikan kepastian bagi calon investor.
Bhima turut menyoroti ketidakpastian regulasi, termasuk belum adanya skema tarif pembelian listrik energi terbarukan yang dijamin. Pembahasan undang-undang energi terbarukan yang berulang kali tertunda juga disebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.
Kapasitas produksi panel surya dalam negeri terbatas
Tantangan lain dalam merealisasikan target PLTS 100 GW adalah kemampuan industri manufaktur panel surya nasional.
Data Celios yang dikutip South China Morning Post menunjukkan kapasitas produksi panel surya Indonesia saat ini berkisar 1,6 GW hingga 3 GW per tahun. Kapasitas tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada peralatan dan teknologi dari China, meskipun pemerintah tengah mendorong pengembangan industri manufaktur energi hijau di dalam negeri.
Kepala Danantara Rosan Roeslani sebelumnya mengatakan pada 26 Oktober 2026 bahwa dua perusahaan China telah menunjukkan minat terhadap proyek-proyek PLTS di Indonesia. Namun, ia tidak mengungkapkan identitas perusahaan maupun nilai investasi yang ditawarkan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo disebut ingin memastikan kerja sama investasi dengan China memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia, termasuk melalui penguatan penguasaan industri dan teknologi di dalam negeri.
Bhima menilai proses negosiasi pemerintah dengan investor China masih menghadapi persoalan transparansi dan koordinasi. Ia mencontohkan proyek baterai Titan yang melibatkan perusahaan China, Zhejiang Huayou Cobalt, dan perusahaan tambang milik negara, PT Aneka Tambang (Antam).
Proyek tersebut semula dijadwalkan memulai pembangunan pada Oktober 2025. Namun, pada Januari 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui pembahasannya membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan.
Kedua perusahaan kemudian menandatangani perjanjian kerangka kerja. Meski demikian, pembahasan mengenai kepemilikan proyek dan sejumlah ketentuan lainnya masih berlangsung.
