Indonesia Bidik Pasar Sawit Afrika, Arif Havas: Afrika Adalah Masa Depan
PahamEkonomi.com - Indonesia melihat kawasan Afrika sebagai pasar potensial untuk memperluas ekspor minyak sawit di tengah perubahan perdagangan global. Peluang tersebut didukung kondisi konsumsi minyak sawit di Afrika yang disebut jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksinya.
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026). Ia menilai diversifikasi pasar menjadi strategi penting bagi Indonesia dan negara produsen sawit lainnya untuk menghadapi tekanan perdagangan internasional.
"Pertama, diversifikasi. Jangan hanya satu pembeli, jangan hanya satu pemasok," ujar Arif.
Menurut dia, ketergantungan terhadap pasar atau pembeli tertentu dapat meningkatkan risiko perdagangan, terutama ketika hubungan ekonomi antarnegara semakin dipengaruhi kepentingan geopolitik, proteksionisme, dan persaingan global.
Arif menyebut Afrika sebagai salah satu kawasan yang memiliki prospek besar bagi perdagangan minyak sawit. Ia meyakini kebutuhan konsumsi yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi produksi lokal membuka peluang bagi negara produsen, termasuk Indonesia.
"Saya yakin, Afrika adalah masa depan," katanya.
Pandangan tersebut juga didasarkan pada kunjungannya ke sejumlah negara di kawasan Afrika, termasuk Nigeria dan Angola. Arif mengaku melihat perkembangan ekonomi di kedua negara tersebut berlangsung pesat.
"Saya pergi ke Nigeria, saya pergi ke Angola. Saya benar-benar terkejut bahwa negara-negara di sana berkembang sangat, sangat pesat dan saya percaya Afrika adalah masa depan kita," ujarnya.
Meski demikian, Arif tidak merinci besaran kebutuhan impor minyak sawit Afrika, negara yang akan menjadi prioritas ekspor Indonesia, maupun target nilai perdagangan yang ingin dicapai.
Selain Afrika, ia menyebut India, China, Pakistan, dan kawasan Timur Tengah masih menjadi pasar penting bagi minyak sawit Indonesia. Sejumlah perjanjian perdagangan dengan Kanada, Eurasian Economic Union, Chile, dan Peru juga dinilai dapat membuka akses ke pasar baru.
Arif mengatakan Uni Eropa tetap menjadi salah satu pasar penting, tetapi bukan satu-satunya tujuan ekspor yang menentukan perdagangan sawit Indonesia. Menurut paparannya, kawasan tersebut menyerap sekitar 10 persen ekspor minyak sawit Indonesia.
"Uni Eropa membeli sekitar 1 dari setiap 10 dolar nilai ekspor minyak kelapa sawit kita. Sangat penting, namun bukan penentu," kata Arif.
Tekanan geopolitik dan regulasi perdagangan
Dorongan untuk memperluas pasar ekspor muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap industri sawit dalam perdagangan internasional. Arif menilai hubungan saling ketergantungan antarnegara yang sebelumnya dipandang dapat mendorong perdamaian kini semakin sering digunakan sebagai instrumen tekanan.
Ia menyebut perdagangan, keuangan, energi, pangan, data, standar, hingga isu keberlanjutan telah menjadi bagian dari persaingan geopolitik.
Fenomena tersebut dikenal sebagai weaponized interdependence, yakni kondisi ketika saling ketergantungan dalam jaringan ekonomi global dimanfaatkan sebagai instrumen kekuatan. Menurut Arif, negara yang mengendalikan simpul penting dalam jaringan perdagangan dapat menggunakan posisinya untuk menekan negara lain.
"Siapa pun yang mengendalikan pusat jaringan global dapat menggunakannya sebagai kekuatan untuk memaksakan kehendak," ujarnya.
Dalam industri sawit, Arif mengidentifikasi empat instrumen tekanan, yakni tarif perdagangan, regulasi, pembiayaan, dan narasi mengenai keberlanjutan.
Dari sisi regulasi, ia menyoroti European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mencakup komoditas sawit dan kedelai. Persyaratan berbasis lingkungan tersebut dinilai menjadi tantangan bagi negara produsen karena standar di negara tujuan ekspor harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan petani di negara asal.
Karena itu, Indonesia perlu memperkuat pencatatan kebun petani, sistem ketertelusuran, serta ketersediaan data. Arif menegaskan, tuduhan terkait persoalan lahan maupun tenaga kerja harus ditanggapi berdasarkan fakta. Jika persoalan tersebut terbukti benar, perbaikan perlu dilakukan. Sebaliknya, jika tuduhan tidak benar, Indonesia harus mampu membuktikannya melalui data.
Petani kecil menjadi bagian penting industri sawit
Arif juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap industri sawit berdampak pada penghidupan petani kecil di negara-negara produsen.
Mengutip estimasi UNCTAD, ia menyebut sekitar 7 juta petani kecil di berbagai negara menggantungkan penghidupan pada perkebunan kelapa sawit. Kelompok tersebut memasok sekitar 40 persen produksi minyak sawit dunia.
Di Indonesia, petani kecil mengelola lebih dari 40 persen luas perkebunan kelapa sawit. Arif juga menyebut hampir 3 juta petani di Tanah Air bergantung pada komoditas tersebut.
"Serangan terhadap minyak kelapa sawit adalah serangan terhadap petani kecil di negara-negara selatan global," ujarnya.
Menurut Arif, perdagangan sawit perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Ia merujuk tiga prinsip dalam Deklarasi Rio 1992 sebagai landasan dalam membangun hubungan perdagangan dengan mitra internasional.
Hilirisasi dan kerja sama negara produsen
Selain memperluas pasar, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi juga menjadi strategi yang didorong pemerintah. Arif menilai semakin banyak produk sawit diolah di dalam negeri, semakin besar nilai tambah yang dapat diperoleh negara produsen.
"Setiap ton yang kita olah, kita angkut, atau kami formulasikan di Indonesia maupun negara-negara lain, termasuk negara-negara penghasil minyak kelapa sawit, adalah satu ton yang tidak dapat disandera oleh regulasi asing mana pun," papar Arif.
Dalam konteks hilirisasi, ia turut menyinggung pengembangan bahan bakar berbasis sawit. Arif menyebut Indonesia telah menerapkan mandatori biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026. Selain itu, mulai 2027, penerbangan internasional rute Jakarta-Bali direncanakan menggunakan 1 persen bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF).
Menurutnya, residu sawit dapat dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan industri tersebut tanpa mengganggu kebutuhan pangan.
Arif juga mendorong penguatan kerja sama antarnegara produsen, terutama Indonesia dan Malaysia yang memasok sebagian besar kebutuhan minyak sawit dunia. Koordinasi kedua negara dapat diperkuat melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
Ia menilai negara produsen perlu bekerja sama membangun standar keberlanjutan yang dapat diterima lebih luas. Salah satu peluang yang disoroti adalah pengakuan timbal balik terhadap standar nasional Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO).
Selain itu, Arif membuka peluang membangun acuan bersama melalui BRICS dengan melibatkan negara produsen dan konsumen berbagai jenis minyak nabati.
Dalam perdagangan jangka panjang, ia menekankan pentingnya kepastian pasokan dari negara produsen dan kepastian permintaan dari negara pembeli.
"Di weaponized world, hal paling berharga yang dapat ditawarkan pemasok adalah keandalan. Dan hal paling berharga yang dapat ditawarkan pembeli adalah prediktabilitas," papar Arif.
Ia mendorong negara produsen dan pembeli membangun kemitraan pasokan jangka panjang agar hubungan perdagangan tidak mudah terganggu ketika terjadi guncangan global.
Secara keseluruhan, diversifikasi pasar, peningkatan nilai tambah, penguatan ketertelusuran, penyusunan standar bersama, serta pemeliharaan kelancaran perdagangan menjadi lima langkah yang disampaikan Arif untuk memperkuat ketahanan industri sawit Indonesia dan negara produsen lainnya.
