Perdagangan Ilegal Masih Jadi Celah Ekonomi ASEAN, TRACIT Soroti Lemahnya Pengawasan

PahamEkonomi.com - Lemahnya pengawasan terhadap perantara rantai pasok menjadi salah satu celah utama perdagangan ilegal di kawasan ASEAN. Berdasarkan laporan terbaru Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT), sembilan dari 10 negara anggota ASEAN masih memperoleh skor rendah dalam aspek tersebut.

Dalam laporan bertajuk Assessing ASEAN's Performance on the Illicit Trade Index yang diluncurkan pada November 2026, Indonesia menempati peringkat ke-39 dari 158 negara dalam ketahanan terhadap perdagangan ilegal. Posisi itu berada di bawah Singapura yang menempati peringkat ke-29, tetapi di atas negara ASEAN lainnya.

Thailand berada di peringkat ke-56, Vietnam ke-61, Filipina ke-69, Malaysia ke-72, Brunei Darussalam ke-82, Laos ke-100, Myanmar ke-117, dan Kamboja ke-138.

Secara keseluruhan, ketahanan ASEAN terhadap perdagangan ilegal masih mencatat skor 49,7 poin. Angka tersebut berada di bawah rata-rata Asia-Pasifik sebesar 50,9 poin dan kelompok Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 64,4 poin.

Direktur Jenderal TRACIT Jeffrey Hardy mengatakan, lemahnya pengendalian perdagangan ilegal dapat menghambat integrasi ekonomi kawasan, termasuk pencapaian target ASEAN dalam Visi 2045.

"Perdagangan ilegal merongrong manfaat ekonomi dan sosial yang hendak diwujudkan oleh integrasi ASEAN," kata Hardy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/11/2026).

Menurut Hardy, negara-negara ASEAN perlu memperkuat pengawasan perdagangan dan koordinasi lintas negara. Upaya tersebut diperlukan untuk mencegah pelaku perdagangan ilegal memanfaatkan perbedaan kapasitas penegakan hukum di setiap negara.

Direktur Program TRACIT sekaligus penulis utama laporan, Suriya Padmanaabhan, menilai kemampuan ASEAN mengendalikan perdagangan ilegal belum sebanding dengan perannya sebagai pusat manufaktur dan perdagangan global.

"Ketahanan ASEAN terhadap perdagangan ilegal hanya rata-rata. Ini menunjukkan bahwa munculnya ASEAN sebagai pusat manufaktur dan perdagangan global belum diimbangi dengan langkah regulasi yang diperlukan untuk melindungi kawasan dari perdagangan ilegal," ujar Suriya.

Pengawasan perantara rantai pasok perlu diperketat

Laporan TRACIT mengidentifikasi pengawasan terhadap perantara rantai pasok sebagai salah satu titik lemah kawasan. Cakupan pengawasan ini meliputi lokapasar daring, jaringan pos, perusahaan kurir ekspres, operator maritim, hingga zona perdagangan bebas.

Infrastruktur tersebut berperan penting dalam mendukung perdagangan legal. Namun, fasilitas yang sama juga dapat dimanfaatkan pelaku untuk memasarkan, menyembunyikan, dan mengalihkan pengiriman barang ilegal.

"ASEAN tidak dapat mengamankan perdagangan internasional dengan hanya berfokus pada apa yang terjadi di perbatasan," kata Hardy.

TRACIT turut menyoroti pemanfaatan lokapasar daring, media sosial, dan saluran pesan pribadi untuk memperdagangkan barang palsu, obat-obatan ilegal, pestisida ilegal, serta produk lain yang peredarannya diatur.

Sejumlah negara ASEAN mulai memperkuat pengawasan perdagangan elektronik. Filipina, misalnya, memiliki nota kesepahaman atau MoU antara platform e-commerce dan pemegang hak kekayaan intelektual.

Vietnam menerapkan ketentuan verifikasi penjual, penyaringan produk sebelum dipublikasikan, serta penindakan terhadap pelanggar berulang. Sementara itu, Malaysia tengah mengembangkan aturan untuk meningkatkan akuntabilitas platform digital.

TRACIT merekomendasikan kewajiban yang lebih ketat bagi platform perdagangan elektronik. Rekomendasi tersebut mencakup verifikasi identitas penjual sebelum transaksi, penyaringan dan pemblokiran produk ilegal, serta pemberian sanksi hingga pelarangan permanen bagi pelanggar berulang.

Barang transit berpotensi dimanfaatkan untuk perdagangan ilegal

Selain perdagangan melalui platform digital, laporan TRACIT menyoroti pengawasan barang dalam transit dan transshipment sebagai kerentanan lain di ASEAN.

Isu ini menjadi perhatian karena sejumlah negara di kawasan berperan sebagai pusat transit dan distribusi perdagangan internasional. Singapura menjadi salah satu contoh yang dibahas dalam laporan tersebut.

Menurut TRACIT, barang yang transit melalui Singapura berada di luar cakupan praktis intervensi kepabeanan, meskipun negara itu telah memiliki sistem manajemen kargo yang canggih.

Ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab kepabeanan terhadap barang transit dinilai berpotensi membuka celah bagi peredaran barang ilegal melalui jalur perdagangan resmi.

"Barang dalam transit tidak boleh jatuh ke dalam titik buta penegakan. Otoritas perlu mengetahui siapa yang menangani barang tersebut, dari mana asalnya, ke mana tujuannya, dan apakah barang itu mencapai tujuan yang dideklarasikan," kata Hardy.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, TRACIT mengusulkan enam langkah penguatan kerja sama regional. Rekomendasinya meliputi:

1. Memperketat penegakan hukum terhadap barang transit dan transshipment.

2. Menyusun profil risiko bersama untuk produk berisiko tinggi.

3. Membangun sistem pencatatan kekayaan intelektual kepabeanan yang terintegrasi.

4. Menetapkan kewajiban bagi lokapasar daring dan platform media sosial.

5. Memperkuat akuntabilitas rantai pasok di zona perdagangan bebas.

6. Menerapkan kebijakan antikorupsi dalam strategi nasional pemberantasan perdagangan ilegal.

Direktur Eksekutif EU-ASEAN Business Council Chris Humphrey mengatakan, perbedaan kapasitas penegakan hukum antarnegara memberikan ruang bagi jaringan kriminal untuk memanfaatkan celah regulasi.

"Jaringan kriminal tidak menghormati batas negara, dan penegakan yang terfragmentasi memungkinkan barang ilegal terus bergerak melintasi kawasan," kata Humphrey.

Ia mendorong pembentukan mekanisme kerja sama yang melibatkan otoritas kepabeanan, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta. Kerja sama tersebut diharapkan memperkuat pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, serta pelaksanaan operasi bersama.

Daftar peringkat negara ASEAN dalam Illicit Trade Index

Berikut peringkat 10 negara ASEAN dalam laporan TRACIT berdasarkan posisi masing-masing dari 158 negara:

1. Singapura: peringkat ke-29

2. Indonesia: peringkat ke-39

3. Thailand: peringkat ke-56

4. Vietnam: peringkat ke-61

5. Filipina: peringkat ke-69

6. Malaysia: peringkat ke-72

7. Brunei Darussalam: peringkat ke-82

8. Laos: peringkat ke-100

9. Myanmar: peringkat ke-117

10. Kamboja: peringkat ke-138

Adapun perbandingan skor ketahanan terhadap perdagangan ilegal berdasarkan kelompok kawasan menunjukkan OECD memperoleh 64,4 poin, Asia-Pasifik 50,9 poin, dan ASEAN 49,7 poin.