Mantan Ketua BPK Sebut Kuota Haji Bukan Aset Negara dalam Sidang Yaqut
PahamEkonomi.com - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2022, Agung Firman Sampurna, menilai ketidaksesuaian pembagian kuota haji tidak serta-merta membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Menurut dia, kuota haji bukan aset maupun barang milik negara sehingga persoalan distribusinya perlu dibedakan dari pembuktian kerugian negara.
Pandangan tersebut disampaikan Agung saat menjadi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
"Ketidaksesuaian alokasi haji merupakan persoalan legalitas ya. Penggunaan kewenangan administratif bukan kerugian keuangan negara," kata Agung.
Ia menjelaskan, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Agung berpendapat bahwa kesalahan administratif dalam distribusi kuota belum cukup untuk membuktikan kerugian negara apabila tidak disertai pengurangan kekayaan negara yang dapat dihitung secara pasti.
Meski demikian, ia menyatakan dugaan pelanggaran dalam penetapan maupun pembagian kuota tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, unsur kerugian negara harus dibuktikan melalui fakta dan perhitungan, bukan sekadar asumsi.
Agung: Kuota haji bukan barang milik negara
Dalam persidangan, Agung menerangkan bahwa kuota haji merupakan alokasi administratif yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia berdasarkan kesepakatan kedua negara.
Pemerintah Indonesia memang mempunyai kewenangan untuk mengatur distribusi kuota tersebut. Namun, kewenangan itu tidak berarti pemerintah memiliki kuota haji sebagai aset negara.
"Kuota haji itu bukan aset atau barang milik negara. Saya ulangi, kuota haji bukan aset atau barang milik negara," ujar Agung.
Ia merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aturan tersebut, barang milik negara didefinisikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh menggunakan APBN maupun berasal dari perolehan lain yang sah.
Menurut Agung, kuota haji tidak memenuhi kategori tersebut karena bukan barang yang diperoleh melalui transaksi ekonomi dan tidak tercatat sebagai aset dalam laporan keuangan pemerintah.
"Kewenangan pemerintah menetapkan dan mendistribusikan kuota merupakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, bukan bukti kepemilikan aset," katanya.
Dana setoran haji disebut sebagai titipan jemaah
Agung juga membedakan kuota haji dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Ia menyatakan aktivitas penyelenggaraan haji termasuk dalam lingkup keuangan negara, tetapi status tersebut tidak serta-merta berlaku terhadap kuotanya.
"Bukan kuota hajinya, tetapi kegiatan penyelenggaraan ibadah hajinya yang merupakan lingkup keuangan negara," kata Agung.
Selain itu, ia menjelaskan status dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, dana tersebut merupakan titipan milik jemaah dan bukan pendapatan negara.
"Dana setoran ibadah haji merupakan dana titipan. Ya, dana titipan milik jemaah yang dikelola oleh BPKH. Ini penting sekali, ini bukan pendapatan negara," kata Agung.
Ia mengacu pada Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Ketentuan tersebut, menurut Agung, mengatur sumber dana setoran haji berasal dari jemaah dan berstatus sebagai dana titipan.
Dalam laporan keuangan BPKH, dana tersebut dicatat sebagai kewajiban atau liabilities, bukan sebagai penambah kekayaan negara.
"Untuk dipahami barangkali saya tambahkan penjelasan saya ketika dana itu diterima itu dicatat sebagai kewajiban. Ini laporan keuangan itu akan mencatat itu sebagai liabilities bukan penambah kekayaan itu," ungkapnya.
KPK mendakwa kerugian negara sekurang-kurangnya Rp622,09 miliar
Keterangan Agung menjadi bagian dari pembelaan pihak Yaqut dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024. Pandangannya menyoroti perbedaan antara persoalan kewenangan administratif, status kepemilikan dana jemaah, dan pembuktian kerugian keuangan negara.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat orang dalam perkara tersebut. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
KPK menduga pengelolaan kuota haji tambahan pada 2023-2024 menyebabkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp622,09 miliar. Nilai tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI terkait penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.
Dalam dakwaan, kerugian tersebut terdiri atas tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pada penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp438,2 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024 senilai Rp39,95 miliar. Ketiga, pembayaran biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.
Atas dugaan perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Perkara tersebut masih dalam proses persidangan. Keterangan Agung sebagai ahli dari pihak terdakwa akan menjadi salah satu bagian dari materi pembuktian yang dipertimbangkan hakim bersama alat bukti dan keterangan lainnya sebelum menjatuhkan putusan.
