Rapat Paripurna DPR Penuhi Kuorum, 414 Anggota Tercatat Hadir dan Izin
PahamEkonomi.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (10/11/2026) memenuhi kuorum setelah 403 anggota menandatangani daftar hadir dan 11 lainnya menyampaikan izin. Dengan demikian, total anggota yang tercatat hadir dan izin mencapai 414 orang.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan data kehadiran tersebut saat membuka Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada Pembukaan rapat DPR RI hari ini telah ditandangani oleh 403 anggota," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, disambut tepuk tangan anggota yang hadir, Selasa (10/11/2026).
Ia kemudian memastikan jumlah anggota yang mengajukan izin sebanyak 11 orang. Berdasarkan catatan tersebut, Puan menyatakan persyaratan kuorum telah terpenuhi sehingga rapat dapat dimulai.
"Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirahmanirahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II tahun sidang 2026-2027, Selasa 10 November 2026 kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.
Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Agenda utama sidang adalah mendengarkan pidato Puan Maharani dalam rangka pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Setelah rapat paripurna, sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) dijadwalkan melanjutkan kegiatan. Komisi V DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Rektor Universitas Gadjah Mada melalui Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
RDPU yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB itu membahas konsultasi publik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sementara itu, Komisi III DPR mengagendakan RDPU bersama Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja pada pukul 15.00 WIB. Pertemuan tersebut bertujuan mendengarkan masukan mengenai RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Agenda Komisi III berlanjut pada pukul 16.30 WIB melalui rapat panitia kerja (Panja). Dalam rapat tersebut, anggota dewan akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
