Laba Industri Pinjol Turun 14,14 Persen, Kredit Macet Naik Jadi 5,36 Persen
PahamEkonomi.com - Industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau fintech lending mencatat penurunan laba komprehensif pada September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan laba industri pinjaman online (pinjol) tersebut menyusut 14,14 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp1,65 triliun.
Jumlah itu lebih rendah dibandingkan capaian September 2025 yang mencapai Rp1,92 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan penurunan tersebut dalam jawaban tertulis pada Senin (16/11/2026).
"Pada September 2026, laba komprehensif industri LPBBTI terkontraksi 14,14% YoY menjadi sebesar Rp1,65 triliun," ujar Agusman.
Beban operasional industri pinjol meningkat
Salah satu indikator yang turut menjadi perhatian dalam kinerja industri fintech lending adalah rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
OJK mencatat rasio BOPO industri LPBBTI pada September 2026 mencapai 90,05 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 84,70 persen.
Agusman menjelaskan, kenaikan rasio BOPO dapat terjadi ketika biaya operasional bertambah atau pendapatan operasional penyelenggara mengalami penurunan.
"BOPO dapat meningkat akibat kenaikan biaya operasional dan/atau penurunan pendapatan operasional penyelenggara," jelasnya.
Kredit macet pinjol naik menjadi 5,36 persen
Di tengah penurunan laba, kualitas pendanaan industri pinjol juga menghadapi tekanan. Tingkat wanprestasi pengembalian dalam jangka waktu 90 hari atau TWP90 secara agregat tercatat sebesar 5,36 persen pada September 2026.
Angka tersebut melampaui batas atau threshold 5 persen. Sebagai perbandingan, pada bulan sebelumnya TWP90 industri berada di level 4,73 persen.
Menurut Agusman, peningkatan rasio kredit macet tersebut berkaitan dengan kemampuan peminjam atau borrower dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
OJK memberikan pengawasan intensif kepada penyelenggara yang memiliki TWP90 di atas 5 persen, termasuk perusahaan yang tingkat wanprestasinya telah melampaui 10 persen.
"Penyelenggara tersebut juga diwajibkan menyusun serta melaksanakan rencana tindak untuk memperbaiki kualitas pendanaannya," kata Agusman.
OJK juga terus memantau penerapan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan fintech lending. Pengawasan ini dilakukan agar peningkatan penyaluran pendanaan tetap disertai pengelolaan risiko dan kualitas pendanaan yang terjaga.
