BI Ungkap Serangan Siber Pembayaran Digital Hanya 0,001 Persen Sepanjang 2026
PahamEkonomi.com - Bank Indonesia (BI) mencatat serangan siber terhadap sistem pembayaran digital sepanjang 2026 mencapai 0,001 persen dari total transaksi digital. Meski proporsinya tergolong kecil, ancaman tersebut tetap menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, keamanan sistem pembayaran perlu terus diperkuat agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Menurutnya, gangguan keamanan sekecil apa pun dapat berdampak terhadap keyakinan masyarakat dalam menggunakan layanan digital.
"Dan kita yakinin ini kerikil kecil tapi harus dijaga, kaena dia bisa mempengaruhi trust (kepercayaan) itu hanya 0,001 persen dari total digital payment sepanjang 2026, tapi kecil, tapi mempengaruhi, jadi tetap harus kita handle dengan baik," kata Filianingsih dalam acara GEBER PK 2027, Senin (16/11/2026).
Ia menekankan bahwa perlindungan konsumen harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan keamanan infrastruktur pembayaran. Kepercayaan masyarakat dinilai menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan ekosistem pembayaran digital.
Indeks keberdayaan konsumen naik menjadi 77,03 persen
Selain mengawasi keamanan sistem pembayaran, BI juga memantau kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan pembayaran melalui Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP).
Hasil survei IKKSP 2026 menunjukkan indeks tersebut mencapai 77,03 persen. Capaian ini meningkat 12,36 poin dibandingkan pengukuran pada 2023 yang berada di angka 64,67 persen.
Survei dilakukan melalui 46 kantor perwakilan BI di berbagai wilayah Indonesia. Aspek yang dinilai meliputi pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum, saat, serta setelah menggunakan layanan sistem pembayaran.
Kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam kemampuan konsumen mengenali risiko, menentukan pilihan layanan, dan bersikap lebih waspada ketika melakukan transaksi.
Namun, Filianingsih mengingatkan bahwa tingkat keberdayaan konsumen masih berada pada kategori kritis. Dengan demikian, capaian tersebut belum menunjukkan bahwa konsumen telah sepenuhnya berada dalam kategori berdaya.
Masyarakat masih perlu memperkuat kebiasaan bertransaksi secara aman, memahami hak sebagai pengguna layanan, serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan dalam transaksi.
BI juga menemukan potensi kesenjangan tingkat keberdayaan konsumen, baik antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah. Kondisi ini menjadi alasan perlunya program perlindungan konsumen yang disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan masing-masing kelompok.
"Masih ada potensi juga kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, sehingga program perlindungan konsumen perlu lebih terarah sesuai dengan risiko dan kebutuhan konsumen," ungkapnya.
BI dorong edukasi dan penguatan perlindungan konsumen
Filianingsih berharap hasil pengukuran IKKSP dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan memperkuat pengawasan perlindungan konsumen.
Dalam upaya tersebut, kantor perwakilan BI di daerah memiliki peran penting untuk membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai mitra terkait. Kolaborasi ini diharapkan membuat edukasi perlindungan konsumen menjangkau masyarakat secara lebih tepat sasaran.
Menurut Filianingsih, keberhasilan perlindungan konsumen tidak cukup diukur dari peningkatan angka indeks. Hal yang lebih penting adalah terbentuknya masyarakat yang mampu menggunakan layanan pembayaran secara aman dan memahami hak-haknya.
BI pun mengimbau masyarakat agar ikut menjaga keamanan transaksi digital. Langkah yang dapat dilakukan antara lain melindungi data pribadi, mengenali berbagai modus penipuan, serta menggunakan saluran pengaduan resmi apabila mengalami kendala.
Masyarakat juga diharapkan tidak hanya menjaga keamanan transaksi masing-masing, tetapi turut menyebarkan pemahaman mengenai pentingnya transaksi digital yang aman kepada orang-orang di sekitarnya.
