Pemerintah Patok Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh Rp1 Triliun per Tahun
Pahamekonomi.com - Pemerintah menegaskan kesiapannya untuk melunasi kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang mencapai Rp1 triliun per tahun. Kementerian Keuangan merencanakan pemanfaatan keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Special Mission Vehicle (SMV) di bawah naungannya untuk menutup skema pembayaran tersebut.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyatakan bahwa kondisi finansial sejumlah entitas BUMN di lingkungan Kemenkeu memiliki ruang yang sangat mencukupi untuk menopang beban utang yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Kalau kita lihat salah satu perusahaan apa, salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan, yang kita yang agak kecil aja untungnya, setahun 3 sampai 4 triliun,” kata Purbaya kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan pada Rabu (9/9).
Menkeu menilai kapasitas profitabilitas BUMN pendukung terbilang kokoh untuk menjaga stabilitas kewajiban operasional maupun investasi.
“Jasa Marga kan bisa. Tambah satu lagi ada yang untung 6 sampai 7 triliun. Jadi cukup, enggak ada masalah,” ujarnya.
Meski demikian, penetapan entitas SMV yang akan ditugaskan secara resmi masih dalam tahap pematangan. Dua nama yang mengemuka sebagai kandidat pengelola pembayaran ini adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Indonesia Investment Authority (INA).
Langkah penataan skema pembayaran ini baru akan dijalankan setelah proses penyerahan kewajiban utang Whoosh dari Danantara ke Kementerian Keuangan, yang dijadwalkan berlangsung pada 15 September 2026. Setelah peralihan kewajiban tersebut tuntas, Kemenkeu bakal menyusun skema perbaikan keuangan, termasuk opsi restrukturisasi tenor pembayaran hingga 80 tahun.
"Nanti saya rapikan lagi ke depan kalau ada dari Tiongkok, segala macam, ini kan belum resmi ke saya, jadi saya belum bisa mewakili KCIC bicara dengan yang Tiongkok.", tukasnya.
