Strategi Ekonomi 2026: Transparansi Informasi Kunci Dongkrak Kepercayaan Investor

Pahamekonomi.com - Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai strategi utama dalam membangun ekosistem investasi yang berkualitas, menghadirkan kepastian berusaha, serta mendongkrak kepercayaan investor. Langkah strategis ini dinilai krusial demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif hingga ke tingkat daerah di tengah tantangan global.

Komitmen tersebut mengemuka dalam acara Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik bertema “Informasi Terbuka, Investasi Berkualitas, Hilirisasi Berdampak” yang digelar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dalam forum tersebut, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa transparansi data menjadi elemen penentu.

“Tema ini sangat relevan terutama dengan ketidakpastian global dan disrupsi teknologi. Keterbukaan informasi itu menjadi kunci dalam mengurangi ketidakpastian itu sendiri dan memperkuat investor confidence,” tutur Haryo Limanseto.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Rudy Salahuddin, dalam sambutannya saat membuka acara menekankan pentingnya sinergi lintas badan publik.

“Dengan tata kelola informasi yang semakin baik, kita berharap dapat memperkuat kepercayaan publik, mendukung penciptaan iklim investasi yang berkualitas, serta memastikan kebijakan investasi dan hilirisasi dapat dipahami dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% pada 2027 dan 8% pada 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah prasyarat terus dipacu. Di antaranya adalah percepatan laju investasi melebihi pertumbuhan PDB, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan ekspor bernilai tambah yang didukung efisiensi logistik. Mengingat muara investasi berada di daerah, ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses menjadi pilar utama untuk memangkas kesenjangan informasi (information asymmetry).

Lebih lanjut, fondasi ekonomi nasional sendiri tercatat berada dalam tren yang solid. Sepanjang Semester I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% (yoy) dengan realisasi investasi menembus Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% (yoy). Stabilitas ini turut diperkuat oleh tingkat inflasi Agustus 2026 yang terkendali di angka 3,19% (yoy), cadangan devisa sekitar USD146 miliar, serta surplus neraca perdagangan Januari–June 2026 sebesar USD3,58 miliar. Di samping itu, lembaga pemeringkat S&P juga mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.

Guna memberikan kepastian berusaha, pemerintah mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS) lewat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025. Pemerintah juga aktif menyelesaikan hambatan penanaman modal melalui Satgas Debottlenecking, di mana dari 177 aduan yang diterima hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 135 di antaranya telah berhasil diselesaikan.

Selain perizinan, transparansi data yang dibutuhkan investor kini mencakup potensi ekonomi wilayah, tata ruang, suplai energi, insentif, hingga komoditas unggulan dan rantai pasok lokal. Peluang besar juga terbuka melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 pada sektor hilirisasi prioritas—seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan—yang menyimpan potensi investasi hingga USD618,1 miliar.

“Investasi menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, seluruh investasi akan bermuara di daerah dan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem di daerah. Karena itu, daerah perlu memastikan informasi investasi tersedia secara jelas, konsisten, dan mudah diakses, guna mengurangi informasi asymmetry, memperkuat business certainty, serta meningkatan kepercayaan investor dalam mengambil keputusan investasi,” tambah Haryo.

Sebagai penutup rangkaian penguatan tata kelola ini, Kemenko Perekonomian sendiri telah mempertahankan predikat “Informatif” selama enam tahun berturut-turut sejak 2020, dengan perolehan nilai 95,47 pada 2025 dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai kategori Sangat Baik (94,72).