OJK dan LPS Siapkan Program Penjaminan Polis, Berlaku Paling Lambat Januari 2028
PahamEkonomi.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai mempersiapkan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi. Program yang ditargetkan beroperasi paling lambat Januari 2028 ini akan memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah ketika perusahaan asuransi mengalami masalah keuangan.
Persiapan tersebut mencakup penyusunan regulasi serta mekanisme pertukaran data dan informasi antarlembaga. Saat ini, OJK dan LPS tengah memproses penandatanganan dokumen kerja sama terkait pertukaran informasi dan data untuk mendukung pelaksanaan program.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pembahasan aturan pelaksanaan program telah dilakukan. Pemerintah juga dijadwalkan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR pada awal Desember 2026.
“OJK dengan LPS sedang persiapan program penjaminan polis. Jadi (saat ini) proses penandatanganan pelaksanaan pertukaran informasi dan data dokumen persiapan untuk program penjaminan polis,” kata Ogi di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026).
Dia mengatakan, keberadaan program tersebut nantinya memberikan perlindungan tambahan kepada pemegang polis apabila perusahaan asuransi menghadapi persoalan keuangan.
"Jadi PP-nya sudah dibahas dan awal Desember akan ada konsultasi dengan Komisi XI DPR. Diharapkan PP program penjaminan polis agak lebih di akhir tahun 2027," ujar Ogi.
Persiapan program penjaminan polis merupakan bagian dari upaya OJK membenahi industri perasuransian dalam empat hingga lima tahun terakhir. Pembenahan tersebut dilakukan setelah berbagai persoalan di sektor asuransi menimbulkan keluhan dan protes dari para pemegang polis.
Bahkan, sejumlah nasabah menyampaikan keberatan melalui demonstrasi di kantor OJK hingga mendatangi DPR. Aksi protes tersebut berlangsung di beberapa kantor OJK, antara lain Wisma Mulia, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, dan kantor di kawasan Thamrin.
"Ya, para pemegang polis demo sampai ke DPR, sampai ke kantor OJK, baik di Wisma Mulia, kantor di Thamrin, maupun di Soemitro. Mereka datang protes terus-menerus," ujarnya.
Menurut Ogi, rangkaian pembenahan yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir bertujuan memperkuat fondasi industri asuransi agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah raising the bar, yaitu meningkatkan standar industri perasuransian agar sejalan dengan praktik yang berlaku di negara lain.
"Jadi, apa yang kita lakukan selama empat sampai lima tahun terakhir adalah memperbaiki fondasi industri perasuransian kita,” ujar Ogi.
“Kita menyebutnya raising the bar. Artinya, menaikkan standarnya mengikuti standar industri di negara-negara lain, sehingga kita setara," lanjutnya.
Ogi menambahkan, penyesuaian standar tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesesuaian industri asuransi Indonesia dengan penilaian internasional, termasuk yang dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Dalam proses penguatan industri tersebut, OJK menjalankan lima perubahan struktural. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat permodalan dan ketahanan keuangan (strengthening capital and financial resilience).
Ogi menjelaskan, perusahaan asuransi perlu memiliki modal yang cukup agar mampu menanggung risiko serta memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Kekuatan permodalan menjadi faktor penting dalam memastikan perusahaan dapat menjalankan fungsi penjaminannya.
"Kalau perusahaan asuransi mau menjamin, itu harus modalnya kuat. Kalau modalnya tidak kuat, kemampuan untuk melakukan penjaminan akan terbatas. Jadi, kita naikkan standar modal untuk perusahaan asuransi," tegas dia.
Melalui pembenahan tersebut, OJK berharap industri perasuransian memiliki fondasi keuangan yang lebih kuat. Sementara itu, program penjaminan polis diharapkan menjadi lapisan perlindungan tambahan bagi nasabah dan mulai beroperasi paling lambat Januari 2028 sesuai amanat undang-undang.
