Aturan Baru UU APBN 2027: Kemenkeu Berwenang Gelar Audit Khusus Restitusi Pajak
Pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (29/9/2026) membawa perubahan signifikan pada tata kelola perpajakan. Melalui Pasal 37, kewenangan Menteri Keuangan resmi diperluas untuk menggelar pemeriksaan serta audit khusus atas permohonan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Langkah ini dihadirkan sebagai mekanisme kontrol dan manajemen restitusi bagi Kementerian Keuangan serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menjamin keabsahan dan transparansi penerimaan negara.
"Manajemen restitusi adalah suatu set alat yang dimiliki oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak untuk menjaga bahwa restitusi itu taat dengan aturan," ujar Suahasil dalam konferensi pers di DPR RI, Selasa (29/9/2026).
Suahasil menegaskan bahwa mekanisme audit khusus ini tidak dirancang untuk membatasi atau merugikan hak-hak wajib pajak, melainkan sebagai instrumen kepastian hukum agar seluruh pencairan klaim restitusi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Pemerintah akan menghormati seluruh hak wajib pajak yang mengajukan restitusi. However, pada saat yang bersamaan kita juga ingin memastikan kepatuhannya," katanya.
Fokus pemeriksaan dalam skema audit khusus ini mencakup validasi keabsahan faktur pajak, kebenaran riwayat transaksi, hingga keterkaitan hubungan antarwajib pajak yang melandasi permohonan restitusi.
Kendati pengawasan diperketat, Suahasil menyampaikan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan realitas kondisi ekonomi nasional. Insentif dan kemudahan akan tetap diprioritaskan bagi sektor-sektor strategis, seperti industri padat karya dan industri berorientasi ekspor.
"Kami sangat melihat sekali kondisi ekonomi yang ada. Industri kita sebagai salah satu komponen yang kita ingin dorong untuk menjalankan ekspor ini sangat penting untuk kita bantu," imbuh Suahasil.
Petunjuk teknis serta mekanisme pelaksanaan audit khusus restitusi ini nantinya akan diatur secara detail melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dibandingkan regulasi pada UU APBN 2026, aturan dalam UU APBN 2027 ini terbilang lebih spesifik karena secara eksplisit mencantumkan klausul audit khusus. Selain itu, ketentuan ini juga tetap mengakomodasi skema audit bersama (joint audit) dalam pelaksanaan pemeriksaan penerimaan negara.
