Akselerasi Digitalisasi di Kalbar: BI Perluas QRIS ke Pemda hingga Penambang Sampan
PahamEkonomi.com - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kalimantan Barat secara masif memperluas jangkauan transaksi digital pemerintah daerah. Langkah ini diwujudkan lewat akselerasi penggunaan QRIS Dinamis, pengenalan fitur QRIS TAP, hingga digitalisasi sistem pembayaran pada sektor transportasi air, seperti penambang sampan dan pengemudi speedboat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menggarisbawahi bahwa efisiensi digitalisasi transaksi di tingkat daerah hanya dapat memberikan dampak optimal apabila didukung sinergi antarinstansi.
"Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan bank RKUD menjadi kunci untuk memperluas dampak dari inovasi digitalisasi transaksi daerah," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Doni Septadijaya di Pontianak, Selasa (29/9/2026).
Doni menjelaskan bahwa penguatan ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) ini dirancang untuk memodernisasi layanan publik, mendorong tata kelola yang transparan, serta memacu produktivitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Layanan QRIS Dinamis kini telah terintegrasi dalam berbagai platform digital pemerintah daerah, seperti E-Ponti di Kota Pontianak, SIGAP di Kota Singkawang, E-Pakatan di Kabupaten Sambas, SAPALA di Kabupaten Landak, Si Perjaka di Kabupaten Mempawah, serta portal Samsat Provinsi Kalbar. Penetrasi transaksi digital ini makin diperluas ke 14 kabupaten/kota melalui inovasi Samsat Gokatan (Go Kecamatan).
Selain di lingkungan birokrasi, perluasan pembayaran non-tunai juga merambah sektor ritel dan transportasi tradisional. Bekerja sama dengan Bank Central Asia (BCA), Mall SIAP QRIS TAP pertama resmi diluncurkan di Kabupaten Kubu Raya. Sementara di sektor transportasi air, BI Kalbar bersama Bank Kalbar melakukan uji coba pembayaran berbasis QRIS kepada 30 penambang sampan dan pangkalan speedboat di Kota Pontianak guna menyinergikan kearifan lokal dengan teknologi digital.
Akselerasi ini didukung pengawasan terpadu melalui forum Sinergi Pengawasan dan Percepatan Elektronifikasi Pemerintah Daerah (SI PEDE) yang melibatkan BI, OJK, BPK, BPKP, DJPb, Bapenda, BKAD, serta Bank Kalbar.
Penguatan di Kalimantan Barat ini sejalan dengan statistik nasional yang disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali. Hingga Semester I 2026, tercatat sebanyak 518 dari total 546 pemerintah daerah (94,9 persen) di seluruh Indonesia sudah berhasil masuk dalam kategori digital pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
"Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing," kata ujar Ricky, belum lama ini.
